SEMARANG- Kondisi sekolah swasta dari tahun ke tahun makin memprihatinkan, bahkan terancam dimerger karena kekurangan siswa. Sejumlah kebijakan Pemerintah Kota Semarang dinilai sebagai salah satu penyebab, antara lain berkaitan dengan sistem penerimaan siswa baru.

Misalnya, tanpa kebijakan penambahan kuota pun sekolah swasta dari tahun ke tahun kesulitan mendapatkan murid, baik secara kuantitas maupun kuantitas. Apalagi dengan kebijakan penambahan 10%, menjadikan sekolah swasta terjepit.

Tahun pelajaran 2006/2007 ini jumlah siswa di beberapa sekolah swasta mengalami penurunan. Penurunan yang cukup drastis, terutama dialami sekolah-sekolah pinggiran. Kepala SMP Perintis 29, Drs Ali Fauzin mengakui, tahun ini hanya mendapat 18 siswa.

Jumlah itu jauh di bawah kuota yang sebelumnya ditetapkan. "Tahun ini kami menyiapkan dua kelas untuk menampung siswa baru. Setiap kelas direncanakan diisi sekitar 37 siswa,'' ujarnya.

Penurunan yang cukup drastis tersebut dirasakan Ali sebagai dampak dari penambahan kuota 10% pada sekolah-sekolah negeri. Sebelum diberlakukan penambahan kuota, sekolah yang terletak di Jl Karangbendo 4-5 ini mampu menampung siswa hingga empat kelas.

Jumlah tersebut secara bertahap berkurang dari tahun ke tahun sejak diberlakukan aturan tersebut. "Sekarang jangankan empat kelas, satu kelas kecil saja tidak bisa terpenuhi. Sebaiknya dalam mengeluarkan keputusan, pemerintah lebih memperhatikan nasib sekolah swasta,'' tegasnya.

Tak Konsisten

Keluhan senada dikemukakan Drs Pramuji Nugroho AS, Kepala SMA Teuku Umar. Tahun ini dari 180 siswa baru yang diterima, 38 orang di antaranya mengambil kembali berkasnya, karena memilih ke sekolah negeri. Berarti siswa barunya tinggal 142 orang dari kapasitas yang disediakan 200 kursi.

"Pemerintah tidak konsisten dengan peraturannya sendiri, padahal masalah kuota sudah diatur dalam buku petunjuk teknis. Keputusan penambahan kuota terkesan arogan dan tidak adil," ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Drs Sri Santoso mengatakan, tidak menutup kemungkinan penurunan jumlah siswa tersebut akibat dampak dari penambahan kuota. Namun itu bukan alasan mutlak. Kemungkinan besar penyebabnya akibat pengaruh dari kualitas sekolah itu sendiri. "Meski ada penambahan kuota terhadap sekolah negeri, kalau kualitas sekolahnya bagus pasti tidak berpengaruh. Sebab calon siswa mencari sekolah yang baik,'' paparnya.

Jika nanti jumlah sekolah swasta tersebut tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), Dinas Pendidikan akan melakukan merger. Salah satu ketentuan dilakukan merger terhadap suatu sekolah adalah jika jumlah siswa per kelasnya kurang dari 20 orang.

Melalui merger itu, sekolah swasta dapat mempertahankan eksistensinya dan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan. "Saat ini banyak sekolah swasta yang jumlah siswanya kurang dari 20 orang,'' imbuhnya.

Sementara itu dua sekolah swasta di bawah naungan Yayasan Widya Wiyata, yakni SMP Gedongsongo dan SMA Widya Wiyata yang beralamat di Jl Gedongsongo, Manyaran, juga kekurangan murid. Dari 10 siswa pendaftar SMP, pada hari pertama masuk sekolah kemarin tinggal enam orang. (H31,H23, H6-18s)