JAKARTA- Perhimpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) menyatakan, penerapan Kebijakan Kepemilikan Tunggal atau Single Presence Policy (SPP) bagi bank-bank BUMN pada 2008 terlalu cepat.

"Kalau bentuk alternatifnya untuk bank-bank pemerintah itu terlalu cepat. Tapi pada prinsipnya kami akan tetap memberi masukkan kepada BI tentang itu," kata Ketua Himbara, Agus Martowardojo di Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan, pihaknya setuju bahwa konsolidasi perbankan sebagaimana yang diinginkan Bank Indonesia (BI) harus dijalankan dan itu sudah menjadi komitmen yang diluncurkan sejak dua tahun lalu.

"Tapi untuk SPP ini sebelumnya, belum diterbitkan BI. Ini suatu inisiatif baru yang sama sama harus kita perkaya sebelum itu dikeluarkan," katanya.

Meski BI telah memberi beberapa alternatif bagi bank BUMN, ia menjelaskan, pelaksanaan alternatif itu tetap bukan hal yang mudah untuk dilakukan dalam waktu singkat.

Ditanya tentang apakah kesulitan itu disebabkan kesulitan penyesuaian kredit bermasalah atau NPL, Agus menjelaskan setiap bank memiliki masing-masing permasalahan.

"Di lingkungan bank, bahwa masing-masing bank punya masalah sendiri-sendiri itu selalu ada. Tapi ini masalah strategis perbankan dan mungkin tidak terkait dengan NPL," katanya.

Ada tiga opsi yang didorong oleh BI, yaitu opsi merger, opsi pelepasan sebagian saham, dan opsi pembentukan holding company untuk perbankan. Sedangkan untuk bank BUMN, hanya ada dua opsi yang dimungkinkan yaitu merger dan pembentukan holding company.(ant-59)