JAKARTA- Pemerintah berharap dapat mulai menerbitkan obligasi syariah (sukuk) pada 2007 ketika seluruh perangkat peraturan perundangannya telah siap.

"Mungkin kalau emisinya kita targetkan 2007 kalau seluruh perangkat peraturan perundangannya sudah diselesaikan di DPR, seperti halnya UU tentang Surat Utang Negara," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Jakarta, Senin.

Menkeu mengungkapkan hal itu usai mengikuti pembukaan masa penawaran Obligasi Negara Ritel (ORI) Seri 001 yang akan berlangsung hingga 4 Agustus 2006.

Menurut dia, jika peraturan perundangannya sudah selesai, maka obligasi syariah dapat menjadi salah satu alternatif bagi pembiayaan defisit dalam APBN 2007.

Mengenai berapa jumlah target indikatif penerbitan obligasi syariah itu, Menkeu menyatakan hingga saat ini belum ada penetapannya.

Menkeu juga menyebutkan, pemerintah sudah menyiapkan draft RUU tentang Obligasi Syariah dan sudah ada beberapa pembahasan dengan sejumlah pemangku kepentingan.

"Nanti kita akan konsultasi dengan Pak Hamid Awaluddin (Menteri Hukum dan HAM) dan Baleg (Badan Legislatif) DPR untuk mendapatkan prioritas," kata Menkeu.

Pemerintah mengharapkan RUU tentang Obligasi Syariah itu dapat dibahas oleh DPR pada masa sidang yang akan datang sehingga pada akhir tahun dapat diselesaikan.

"Tapi itu tergantung dari jadwal yang ditetapkan oleh Baleg DPR, DPR punya tata tertib yang mengatur masalah itu," katanya.(ant-59)