logo SUARA MERDEKA
Line
Senin, 10 Juli 2006 NASIONAL
Line

Mantan Sekretaris KPUD Banjarnegara Jadi Tersangka

SEMARANG - Tiga orang mantan pimpinan sekretariat KPUD Banjarnegara ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Pemilu 2004. Ketiga orang tersebut berinisial CA (mantan sekretaris), ES dan S (keduanya mantan bendahara). Demikian diungkapkan Kepala Kejaksaan Tinggi Jateng Muhammad Ismail melalui Asisten Intelijen (Asintel) Pudji Basuki, kemarin.

Pudji mengatakan, penetapan tersangka tersebut menyusul ditingkatkannya status perkara dugaan korupsi dana KPUD Banjarnegara, dalam ekspose perkara antara pihaknya dan Kejaksaan Negeri Banjarnegara pada pekan lalu.

Asintel memaparkan, dana pemilu yang diduga dikorupsi itu berasal dari APBD dan APBN. Pada Pemilu 2004, KPUD mendapat dana APBD senilai Rp 3,565 miliar serta dana bantuan APBN Rp 10,54 miliar.

Fiktif

Adapun uang APBN yang diselewengkan senilai Rp 619,961 juta, sedangkan yang dari APBD yaitu sebesar Rp 393,833 juta. Penyelewengan yang dilakukan, jelas Pudji, adalah pada pembuatan laporan pertanggungjawaban.

"Dalam laporan mereka mengada-adakan pos anggaran yang sebenarnya dalam realisasinya tidak ada alias fiktif. Ini berarti ada penggelembungan dana. Pos anggaran fiktif tersebut antara lain adalah pengadaan barang dan jasa, bunga bank, dan lainnya," jelasnya.

Pudji menekankan, bukti-bukti penyelewengan yang diperoleh tim penyelidik intelijen Kejaksaan Negeri Banjarnegara memang cukup kuat. Untuk pemaparan, tim penyelidik sebelumnya telah memeriksa 22 saksi baik dari kalangan KPUD, rekanan maupun pihak-pihak terkait lainnya.

Menurut Asintel, jumlah tersangka dimungkinkan bisa bertambah di penyidikan. Kejaksaan Tinggi, lanjut dia, dalam paparan perkara yang lalu, meminta Kejaksaan Negeri Banjarnegara agar mengembangkan penyidikan terhadap keterlibatan rekanan dalam hal pengadaan barang untuk pemilu.

Ia mengemukakan, di dalam penyidikan nanti, hal-hal yang belum terungkap saat status perkara masih penyelidikan, seperti keterlibatan rekanan ataupun pihak-pihak lain, lebih mudah ditelusuri. "Sebab di penyidikan, tim penyidik bisa memakai upaya-upaya paksa seperti penyitaan, penahanan, dan lainnya bagi pihak-pihak yang mempersulit penyidikan. Kalau di intelijen seperti kami ini, belum memiliki upaya paksa semacam itu," ucapnya. (H30,H24-60v)


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana | Ragam
Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA