SEMARANG - Pengurus Wilayah (PW) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Jawa Tengah merasa kecewa terhadap sikap pemerintah yang memaksakan kehendak tidak akan mengadakan ujian nasional (UN) ulangan.

Menurut Wakil Ketua IPNU Jateng M Rikza Chamami, hasil rapat dengar pendapat Komisi X DPR RI yang bisa menerima sikap pemerintah tersebut (tidak menggelar UN ulang) menjadi bukti, pemerintah sudah tidak peduli dengan pendidikan.

"Pendidikan yang seharusnya dikelola dengan kepala dingin ternyata dibelokkan dengan pengelolaan yang ngotot-ngototan. Padahal DPR adalah wakil dari rakyat yang jelas-jelas menghendaki UN ulangan," kata dia, Minggu (2/7), di Semarang.

Karena itu, sudah seharusnya pemerintah mengkaji kembali secara rasional dengan mempertimbangkan masa depan siswa yang tidak lulus. Ketidaklulusan banyak siswa dalam UN bukan semata-mata kesalahan siswa, melainkan juga kesalahan sistem yang amburadul.

Selama ini, kebijakan pendidikan lebih dilatarbelakangi selera politik pejabat sehingga pendidikan banyak dipolitisisasi oleh para pemegang kekuasaan. Hasil politisisasi pendidikan itulah yang mengakibatkan mutu siswa didik diabaikan. Puncaknya, pendidikan juga tercermin dari banyaknya siswa yang tidak lulus.

"Selama ini siswa banyak dijadikan objek belajar. Mereka dijejali materi pelajaran yang formalistik. Akan tetapi, soal ujian yang disajikan jauh dari materi-materi tersebut sehingga siswa merasakan kesulitan dan hasilnya tidak bisa lulus dalam UN," jelas Rikza Chamami yang juga staf pengajar IAIN Walisongo Semarang itu.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah hendaknya membuat skala prioritas dalam melaksanaan UN. Skala prioritas yang dimaksudkan adalah menyajikan soal kepada siswa di sekolah yang berstandar nasional dan tidak menyulitkan mereka.

Kedua, membuat alternatif UN perbaikan bagi yang tidak lulus. Tidak kemudian membuat kebijakan ikut ujian Kejar Paket C. Ujian Paket C bagi siswa reguler sama saja membodohi siswa dan membuat potret pendidikan Indonesia semakin buruk.(G17-64n)