NAMA 'si Pohan' yang tidak lulus ujian nasional (UN) mendadak menjadi sangat terkenal. Sebab, tokoh imajiner itu berulang-ulang disebut dalam rapat kerja antara Mendiknas Bambang Soedibyo dan Komisi X DPR (Bidang Pendidikan), Rabu malam hingga Kamis (29/6) pekan lalu.

Sebagian anggota DPR (dan Mendiknas tentunya) mengaku prihatin terhadap nasib si Pohan. Sekalipun Mendiknas kembali menegaskan keputusannya untuk mengadakan UN hanya sekali pada tahun ini, sejumlah anggota Dewan justru berpendapat perlu ada ujian ulang.

Walau didesak, Mendiknas tetap bersikeras tidak akan mengadakan ujian ulang. Bahkan dia menyatakan ujian Paket C adalah solusi terbaik.

Apalagi Mendiknas sudah melayangkan surat edaran ke seluruh perguruan tinggi/akademi militer agar mau menerima calon mahasiswa dengan ijazah Paket C. Namun sebagian anggota Komisi X tidak menyetujui keputusan Mendiknas tersebut. Sebab, mereka beranggapan, ujian ulang adalah hak siswa yang diatur dalam PP No 19/2003.

Desakan untuk mengadakan ujian ulangan yang begitu kuat, rupanya tak membuat Mendiknas merubah kebijakannya. Apalagi Bambang Soedibyo mengungkapkan, ''Kebijakan tersebut bukan hanya dibuat oleh Mendiknas seorang. Sebab, kami harus berkonsultasi dengan pemerintah yang lebih tinggi karena di atas langit masih ada langit.''

Pernyataan tersebut membuat sejumlah anggota Komisi X heran. Sebab, Mendiknas dalam beberapa kesempatan pernah menyatakan akan mengkaji kemungkinan diadakannya ujian ulang. Apalagi sebelumnya dia pernah menyatakan bahwa kebijakan tidak adanya ujian ulang itu berdasarkan rekomendasi dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Rupanya, hasil "konsultasi" dengan ''langit yang lebih tinggi'' itu menjadi keputusan final sang menteri. Sekalipun tidak ada ujian ulang, dia mengaku tidak serta-merta melupakan nasib si Pohan yang malang itu.

''Kami tetap memberikan kesempatan kepada si Pohan sesuai dengan sistem yang ada dalam UU, yaitu untuk mengikuti ujian Kejar Paket C,'' tuturnya.

Dikatakan pula, pemegang ijazah Paket C itu sama dengan lulusan SMA atau sederajat.

Sulit Menerima

Agaknya kalangan anggota Dewan tidak bergitu saja menerima penjelasan Mendiknas. Dalam raker yang berjalan alot itu, banyak yang kesulitan menerima alasan Mendiknas. Walau para wakil rakyat sadar keputusan Mendiknas sudah final, tetap bermunculan desakan agar si Pohan secepatnya memperoleh haknya untuk ikut ujian ulang.

Selain itu, muncul pula usul agar siswa dengan passing grade tertentu bisa memperoleh kelulusan bersyarat. Hal itu untuk mengakomodasi siswa yang sudah diterima di perguruan tinggi, namun tidak lulus UN.

Dalam raker yang penuh dengan hujan interupsi itu, muncul pula lontaran kekecewaan terhadap kebijakan Mendiknas. Anggota DPR, Lukman Hakiem misalnya, secara terbuka, mempertanyakan janji Mendiknas yang baru akan mengumumkan ada tidaknya ujian ulang setelah pengumuman UN SMP.

''Kemesraan yang sudah kita bina selama ini menjadi aneh ketika tiba-tiba ada pejabat yang mengumumkan tidak ada ujian ulang. Jadi, tolong disampaikan kepada pemerintah agar hal ini tidak terulang lagi. Sebab, ini sama saja dengan menelikung DPR,'' kata Sekretaris F-PPP itu.

Sementara itu Daromi Irdjas dari F-PPP agaknya setengah pasrah. ''Sebab pemerintah sudah menegaskan tidak ada ujian ulang. Kita tidak terkejut karena kita sudah tahu, tapi mengapa ujian ulang baru akan dilakukan pada tahun depan?'' ucapnya.

Dia mempertanyan, adakah kerugian jika ujian ulang dilakukan tahun ini. ''Apa sih jeleknya jika dilakukan sekarang? Kalau memang si Pohan kembali tidak lulus, ya sudah. Kita tidak akan membelanya lagi. Kenapa baru akan diadakan tahun depan?'' tanya dia.

Rekannya, Wayan Koster dari FPDI-P ''mengancam'' tidak akan menyetujui anggaran pelaksanaan UN jika tahun ini tidak ada ujian ulang.

Hal tersebut juga diamini oleh Ketua Komisi X Zuber Safawi yang melihat peluang untuk menggunakan hak bujet DPR dengan tidak membahas anggaran UN.

Namun tidak semua anggota Komisi X menganggap Paket C dapat menimbulkan turunnya kualitas pendidikan. Munawar Sholeh (F-PAN) justru mendukung kebijakan sang menteri. ''Paket C jadi naik derajat dan tidak sekadar menjadi syarat memperoleh kelulusan,'' katanya. (Saktia Andri Susilo-49n)