JAKARTA - Masih sulit menyimpulkan penimbunan senjata dan ribuan amunisi di rumah seorang petinggi TNI AD itu bermotif politis atau bisnis. Karena itu, masalah tersebut perlu digelar di pengadilan sipil agar semua menjadi terbuka dan tidak menimbulkan spekulasi politik.

Demikian rangkuman pendapat pengamat politik UI, Arbi Sanit dan Maswardi Rauf di Jakarta, kemarin, menanggapi spekulasi yang berkembang menyusul temuan timbunan senjata di rumah dinas mantan Wakil Asisten Logistik KSAD almarhum Brigjen Koesmayadi.

''Susah untuk mengambil kesimpulan, itu politis atau bisnis murni. Yang pasti, itu di luar aturan TNI, karena kalau pribadi kan cukup satu set saja,'' kata Arbi.

Seperti diberitakan, Puspom TNI menemukan sejumlah senjata api lengkap dengan amunisinya di kediaman pribadi Koesmayadi, di Jl Pangandaran No 15, Ancol, Jakarta Utara.

Ratusan senjata dan ribuan amunisi itu terdiri atas 145 senjata (jenis SS-1, M-16, MP-5 dan AK), 96 senjata laras panjang, 7 senjata laras panjang tidak beralur, dan 42 senjata laras pendek serta 9 granat (5 granat tangan dan 4 granat asap). Selain itu, juga ditemukan 28.985 butir amunisi dan 28 teropong.

Arbi berpendapat, jika memiliki izin melakukan razia atau perampasan senjata terhadap salah satu kelompok, mestinya tidak ditempatkan di rumah, tapi di gudang. ''Bisa jadi mungkin untuk menghemat. Itu yang perlu dibuka,'' kata dia.

Oleh karena itu, lanjut Arbi, persoalan itu harus segera diusut tuntas dan terbuka. Caranya, dibuka melalui pengadilan sipil, bukan militer, sehingga masyarakat bisa mengikuti dan tidak berkesan ditutup-tutupi, dan harus objektif.

Sementara itu, Maswadi Rauf meyakini timbunan ratusan senjata dan ribuan amunisi yang ditemukan di rumah seorang petinggi AD itu tak ada hubungannya dengan politik tingkat tinggi dan lebih cenderung kepada bisnis murni.

''Saya cenderung melihat ini bisnis murni perdagangan senjata ilegal.

Tak ada hubungannya dengan dukungan terselubung terhadap kelompok tertentu, kerusuhan di sejumlah daerah, apalagi kemungkinan kudeta,'' kata guru besar FISIP UI itu.

Namun, lanjutnya, kecurigaan masyarakat tentang kemungkinan hubungan sempalan TNI dengan sejumlah kerusuhan di tanah air atau kemungkinan lainnya menjadi wajar akibat kelemahan dan kelalaian sistem logistik TNI AD itu.

''Banyak pihak yang juga tentu masih ingat pernyataan petinggi GAM (Gerakan Aceh Merdeka--Red) bahwa kalau mau membeli senjata, beli saja ke Jakarta, meskipun hal itu tidak menafikan kemungkinan pembelian senjata ilegal GAM dari negeri tetangga,'' tambah Maswardi Rauf.

Dikatakan pula, meskipun tidak berarti terkait langsung dengan elite militer yang sekarang berada di dalam lingkaran kekuasaan, fakta itu tentu terkait dengan sejumlah perwira lainnya karena Koesmayadi tak mungkin bekerja sendirian. ''Mereka ini harus dihukum untuk membersihkan nama TNI AD, tak perlu ditutup-tutupi.''

Penggemar Senjata

Mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat (AD) Letnan Jenderal Purnawirawan Kiki Syahnakri di Jakarta membantah peristiwa itu menjadi bagian, apalagi merencanakan kudeta dan menyimpan senjata gelap di rumahnya.

''Dia itu penggemar senjata dan mengoleksi senjata dari mana pun,'' katanya, Sabtu malam lalu, seusai acara tahlil memperingati sepekan Koesmayadi meninggal.

Dia menolak menjawab pertanyaan tentang bisnis senjata atau sesuatu menyangkut kedinasan mantan anak buahnya di Timor Timur sekitar tahun 1970 itu. Koesmayadi meninggal Minggu (25/6) akibat serangan jantung di Rumah Sakit Melia, Cibubur, dan dimakamkan di Taman Makam Bahagia Banten. (di,H28-49n)