SEMARANG - Setelah Rancangan APBD Peruhaban Tahun Anggaran 2006 dibahas selama seminggu antara Pemprov dan DPRD Jawa Tengah, untuk sementara sejumlah usulan anggaran bisa dialihkan untuk recovery bencana gempa bumi di Klaten dan sekitarnya.

"Ada sekitar Rp 18 miliar usulan anggaran yang berhasil dialihkan untuk kepentingan penanganan bencana," kata A Fikri Faqih, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jateng, Minggu (2/7), di Semarang.

Menurut dia, dinas yang paling besar melakukan pengalihan anggaran adalah Dinas Pemukiman dan Tata Ruang (Kimtaru), yakni Rp 6,065 miliar. Lalu diikuti Dinas Bina Marga Rp 2 miliar.

Rencananya, anggaran yang dialihkan tersebut akan digunakan sesuai dengan bidang kerja masing-masing. Misalnya, Dinas Kimtaru akan menggunakannya untuk membangun rumah sederhana di lokasi bencana, sedangkan Dinas Kesehatan mengalokasikan anggaran itu untuk pembangunan puskesmas di tempat bencana pula.

Ia juga mengatakan, sebenarnya anggaran yang dialihkan saat ini bisa jauh lebih besar. Sebab menurut catatan FPKS, belum semua dinas mematuhi SE Mendagri 907 Tahun 2005 untuk meniadakan pembangunan gedung baru, pengadaan mobilitas, dan meminimalkan perjalanan dinas.

Meski demikian, lanjut Fikri, anggaran yang dialokasikan ke lokasi bencana akan lebih maksimal bila dana DAU dan DAK dari pemerintah pusat difokuskan ke lokasi bencana.

"Dana P2KP, PMDKE, PEMP, dan masih banyak dana dari pusat yang dapat dimaksimalkan itu tentu didukung dengan kerelaan kabupaten/kota lain," jelasnya.

Anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah, Muh Haris menegaskan, besar angka yang dialihkan itu harus dikawal secara sungguh-sungguh agar segera memberi manfaat bagi masayarakat. "Kami khawatir ini akan dilaksanakan pada akhir anggaran, padahal masyarakat butuhnya sekarang," katanya.

Karena itu, Haris sangat berharap Pemerintah Pusat atau Pemprov segera membentuk lembaga otonom untuk melakukan recovery pascabencana Jawa Tengah. Siapa yang akan mengawasi dan mengatur penggunaan dana yang ada? Belum lagi kepedulian dari para donatur sangat besar sehingga harus ada yang mengarahkan sesuai dengan perencanaan pemerintah.

Sementara itu, Ketua Komisi A Subyakto menambahkan, komisi yang dipimpinnya melakukan pemotongan 10% usulan anggaran belanja operasional publik yang diusulkan setiap unit kerja. "Potongan 10% itu selanjutnya dialihkan untuk anggaran penanganan bencana gempa di Jateng," tutur anggota Fraksi Partai Demokrat itu. (G17,H7-64n)