SM/Jamal al Ashari KEBANJIRAN: Radji, salah seorang transmigran asal Jateng berada di dalam rumah yang tergenang air. (57v)

KEGEMBIRAAN sekitar 150 jiwa transmigran asal Jateng yang menempati lahan di UPT Pusanggula Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara (Sultra) sirna begitu saja setelah mereka tiba di wilayah penempatan pada 2 Januari tahun ini. Rumah yang dibayangkan sudah siap huni ternyata jauh dari perkiraan. Begitu pula, lahan yang layak ditanami, tak sesuai dengan harapan semula.

''Saat kami masuk Konawe Selatan (Konsel) sebagian besar rumah yang dijanjikan belum ada, terpaksa numpang di balai desa dan rumah transmigran lain,'' kata Suwarjito, seorang transmigran saat ditemui Suara Merdeka, Kamis (29/6), di kompleks DPRD Sultra.

Bersama ratusan jiwa transmigran lain, Suwarjito terpaksa menginap di gedung wakil rakyat tersebut. Sejak 4 sampai dengan 30 Juni, mereka men- dirikan tenda keprihatinan di tempat itu. Para transmigran menuntut pemulangan ke daerah asal di Jateng. Mereka berasal dari Kudus, Kendal, Kota Pekalongan, Kota Tegal, dan Brebes.

Ketika ditemui sehari sebelum pemulangan ke Jawa, Suwarjito, transmigran asal Kendal itu sedang berada di Masjid Baiturrohim yang berada di lingkungan Sekretariat DPRD. Ia bersama beberapa transmigran lain seperti Radji (Pekalongan), Zaidun (Kendal), Narsin (Kota Pekalongan), Lamuni (Kota Tegal), dan Muji Santoso (Brebes). Di antara mereka sudah cukur gundul karena Pemprov Sultra memastikan bersedia memulangkan pada Jumat (30/6).

''Begitu kami dipastikan akan dipulangkan, perasaan lega sekali, terasa keluar dari penjara. Selama di sini (Pusanggula) ngalah-ngalahi hidup di penjara. Cukur gundul sebagai pertanda buang sial dari sini,'' tutur Suwarjito yang diamini para rekannya.

Lantas bersama rekan-rekannya, mereka menceritakan penderitaan selama lima bulan di Pusanggula, sebelum mereka mengungsi ke DPRD provinsi setempat.

Menurut Radji, begitu datang di Pusanggula para transmigran sudah disuguhi area di daerah rawa. ''Lahan sudah tergenang setinggi 50 sentimeter ketika kami tiba pada awal Januari,'' tutur dia.

Satu bulan kemudian atau pada Februari, lahan sudah surut. Para transmigran pun turun menggarap lahan yang telah disediakan. Selama tiga bulan, Februari, Maret, dan April, mereka menanam cokelat, merica, sayur-mayur, padi, dan tanaman produksi lain.

Menurut Suwarjito, lahan yang dijanjikan dari pemerintah dua hektare, tapi yang bisa digarap hanya 1/4 hektare. Itu pun dari lahan yang bisa digarap tersebut disengketakan dengan penduduk setempat.

''Lama kelamaan para transmigran diancam fisik padahal kami sudah berusaha sebaik-baiknya menjaga hubungan dengan mereka,'' ungkapnya.

Setelah tiga bulan menggarap lahan, sebagian kecil transmigran mulai menikmati hasil panenan. Sebagian besar mendapat musibah karena lahan garapan yang siap panen tenggelam oleh luapan rawa. Mereka pun gagal panen.

''Jagung, padi, sayuran, dan tanaman lain yang akan dipanen terendam air sehingga mati. Kejadian ini mulai pada bulan Mei. Harapan hidup hanya berasal dari jaminan hidup dari pemerintah yang diterima para transmigran berupa beras 42,5 kg dan lauk pauk,'' ucap Suwarjo (Brebes) saat ditemui terpisah di emperan belakang gedung Sekretariat DPRD Sultra.

Selama Mei, praktis mereka tinggal di daerah genangan air. ''Kami tidur di atas air. Di bawah kolong tidur pun sampai bisa didapati ikan, ular, dan lintah. Sebulan kami juga bisa dibilang minum air rawa. Badan gatal-gatal, kaki rangenan, dan terserang flu karena hidup di tempat basah,'' ungkap Radji menggambarkan.

Tak tahan dengan kondisi seperti itu, mereka memilih mengungsi ke balai desa Pusanggula. Di sana mereka bertahan beberapa hari. Keluhan pun disampaikan kepada kepala desa dan camat setempat. Namun keluhan itu terkesan tidak digubris.

Sepakat mereka menggelar unjuk rasa pada awal Juni di DPRD Sultra. Para transmigran juga sempat menginap di Transito Lepo Lepo setelah menggelar aksi pertama itu. Di tempat itu justru mendapat perlakuan yang pahit karena mereka diusir oleh petugas di sana. Dengan alasan, fasilitas tersebut sedang direhab untuk persiapan menginap kafilah MTQ Nasional pada akhir Juli nanti.

''Akhirnya kami sepakat menginap di DPRD Sultra dengan satu tuntutan meminta dipulangkan ke Jawa Tengah,'' papar Suwarjito yang mengenakan kopiah putih saat ditemui.

Dari pengamatan di lokasi transmigran, daerah itu memang dibanjiri air. Tidak sedikit rumah transmigran yang terendam di atas satu meter. Saat ini, masuk ke daerah itu juga susah karena jalan masuk ke wilayah tersebut sudah diblokir warga setempat.

Lokasi penempatan para transmigran itu sebenarnya hanya berjarak sekitar 60 kilometer dari Kota Kendari. Para transmigran menggambarkan, perjalanan dengan motor hanya satu setengah jam lamanya. Lokasi itu juga tidak jauh dari Bandara Wolter Monginsidi dan berada pada satu jalur dengan bandara bila ditempuh dari Kota Kendari.

Ketika dimintai konfirmasi mengenai persoalan itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Tenggara, Sadjun membantahnya. Menurut dia, sudah tidak ada sengketa antara warga setempat dan para transmigran. ''Semua yang dipersoalkan sudah diselesaikan,'' ucapnya.

Bentuk penyelesaian itu yakni merelokasi warga ke tempat yang lebih tinggi dan membangun tanggul penahan banjir. Semua rencana itu sudah siap dilakukan, tetapi para transmigran menolak. ''Kami nggak tahu secara persis kenapa mereka ngotot pulang,'' ujar dia.

Sardjun menjelaskan, banjir di tempat itu sifatnya hanya temporer dan merupakan siklus empat sampai lima tahunan. Ia mengaku, Pemprov Sultra sudah kehabisan upaya untuk menyelesaikan persoalan itu. Akhirnya Pemprov setempat menuruti kemauan para transmigran untuk kembali ke daerah asal. Padahal mereka sudah menjadi penduduk Sulawesi Tenggara.

Ia menilai, para transmigran yang tidak sabar dengan kondisi seperti itu. Padahal kalau mau lebih bersabar hasilnya akan lebih bagus. ''Tidak semua transmigran meminta kembali ke Jateng, masih ada 5 KK yang memilih bertahan,'' tandas dia. (Jamal al Ashari-bersambung-64v)