Didik J Rachbini

Sungguh berat menjadi direktur Garuda karena beban warisan masa lalu yang sangat berat. Hal seperti ini terjadi karena pengaruh politik yang tidak proporsional masuk ke level korporasi secara berlebihan. Kemampuan manajemen yang diaktualisasikan pasti habis untuk menyelesaikan beban masalah warisan masa yang lalu sehingga nakhoda BUMN ini perlu lebih baik dalam berbagai hal.

Pimpinan suatu BUMN yang bermasalah perlu seorang yang tidak biasa-biasa saja karena harus bersaing dengan membawa beban lebih berat dibandingkan lainnya. Jika pimpinan itu hanya biasa-biasa saja, maka ke depan akan kalah dalam persaingan dengan perusahaan swasta sejenis.

Jika Garuda bersaing dengan maskapai penerbangan lainnya, maka sudah pasti kalah beberapa langkah di belakang karena sebesar apa pun efisiensi yang dijalankan pasti banyak sumber daya habis terserap oleh persoalan masa lalu. Ini satu hal yang harus dicamkan dalam usaha menerapkan kebijakan untuk membenahi masalah BUMN, yang krusial pada saat ini karena warisan lama.

***

Kerugian yang diderita Garuda pada saat ini merupakan "resultante" yang kompleks di waktu lalu. Secara historis warisan yang tidak perlu ini sangat tidak menguntungkan bagi Garuda sekarang dan masa mendatang. Karena itu, penyelesaian yang kritis terhadap persoalan masa lalu harus dituntaskan dengan cepat, terutama utang Garuda yang macet (unsustained debt).

Beban berat yang menimpa Garuda adalah praktik "mark up" leasing pesawat Airbus, yang levelnya tergolong akut. Indikasi penggelembungan harga sangat mencolok sehingga menjadi beban biaya, yang menguras pendapatan operasional Garuda, yang sebenarnya wajar.

Penyakit ini kemudian menularkan inefisiensi pada seluruh struktur biaya sehingga pendapatan dari operasional dari pasar penumpang yang naik tidak dapat menutupi kerugian tersebut. Padahal, pasar penumpang pesawat udara meningkat sangat pesat, yang diraup juga oleh Garuda dan pesaing lainnya. Peluang pasar yang berkembang ini tidak dapat dinikmati seperti biasanya karena beban-beban tadi. Sementara itu, pesaingnya dapat dengan mudah meraup peluang pasar yang berkembang dengan mengembangkan perusahaannya secara maksimal.

Sebagai contoh, pesaing Garuda seperti maskapai penerbangan Lion Air yang mulai berusaha dengan 2-3 pesawat beberapa tahun yang lalu, kini sudah hampir menyamai Garuda dalam hal perolehan penumpang. Padahal Garuda sudah puluhan tahun berada di pasar dan industri penerbangan ini.

Jika pendapatan operasional Garuda hanya dibebani biaya operasional tanpa beban utang berlebihan, maka Garuda sebagai "penguasa pasar" sejak lama sudah pasti untung besar.

Akan tetapi karena kecelakaan historis dan KKN di dalam tubuh Garuda dalam hubungannya dengan politik, maka Garuda tinggal menunggu waktu untuk berhenti beroperasi jika tidak ada penyelesaian yang tuntas.

Komisi VI DPR RI sudah meminta be- berapa dokumen transaksi pesawat Airbus yang dipakai Garuda dengan indikasi "mark up" yang sangat tinggi. Untuk kasus ini, maka dua pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban, yaitu pihak-pihak yang melakukan kontrak dengan penggelembungan anggaran, dalam hal ini menyuplai dan yang menerima utang. Jika perlu, korupsi oleh perusahaan internasional ini dikemukakan kepada publik.

Yang disorot Komisi VI lainnya adalah kontrak-kontrak dengan anak perusahaan dan pemasok, yang juga terindikasi penuh KKN di waktu lalu sampai saat ini. Banyak BUMN memang menjadi sapi perahan pengusaha, yang berafiliasi dengan politik.

Yang disesalkan adalah tidak adanya gerakan efisiensi dan sense of urgent dari manajemen Garuda sekarang. Karena itu, manajemen Garuda mesti dievaluasi secara kritis oleh pemerintah.

Komisi VI DPR RI juga sudah membentuk Panja untuk mengevaluasi masalah Garuda ini agar menemukan solusi di level politik, kebijakan, dan korporasi.***

- Penulis adalah pakar ekonomi.