SEMARANG - Dalam perspektif New Public Service, pemerintah seharusnya memberikan pelayanan kepada publik sebagai warga dan bukan pelanggan. Namun pada kenyataannya, pelayanan terhadap masyarakat masih kurang.

Hal itu dikemukakan Guru Besar FISIP Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Prof Dr Miftah Thoha MPA dalam kuliah umum Pembukaan Program S-2 Magister Ilmu Administrasi FISIP Untag Semarang, Sabtu (1/7). Kuliah itu diikuti para mahasiswa pascasarjana serta dosen Untag.

Menurut pandangan Miftah, keinginan rakyat sebenarnya sangat sederhana, yaitu pemerintah melayani rakyat dan bukan sebagai penguasa. Pemerintah harus responsif dan berempati kepada rakyat. Selain itu, saat menerima pelayanan rakyat tidak harus antre panjang dan berdesakan sehingga kehilangan banyak waktu dan tenaga.

''Masyarakat yang antre jangan dianggap seperti ikan pindang yang dijemur di bawah panasnya sinar matahari,'' ujarnya.

Dia menyebutkan, hal yang paling menyedihkan adalah pelayanan kepada orang miskin yang kini jumlahnya makin banyak. ''Mengapa mereka yang miskin diminta datang ke kantor kelurahan atau kecamatan untuk antre mendapatkan subsidi langsung tunai Rp 300.000.''

Sampai Meninggal

Bukan hanya itu, pemberian kartu miskin juga dinilai tidak adil. Yang benar-benar miskin tidak memperoleh kartu sedangkan yang tidak miskin justru mendapatkan karena kerabat lurah atau perangkat desa. ''Jangan sampai mereka yang antre dan berdesakan dan bahkan ada yang meninggal hanya karena uang Rp 300.000.''

Dia mempertanyakan, mengapa bukan petugas pemerintah saja yang mendatangi rumah keluarga miskin. Rumah warga dapat dilihat dari kondisinya, antara lain berlantai tanah, berdinding bambu, tempat tidurnya bertikar, dan menggunakan lampu penerang dengan bagan bakar minyak tanah.

''Jika petugas pemerintah dikerahkan untuk mendatangi rumah-rumah orang miskin, antrean panjang yang menyedihkan tidak akan terjadi,'' tandasnya. (ric-18j)