logo SUARA MERDEKA
Line
Senin, 26 Juni 2006 WACANA
Line

Dampak PSB terhadap Hasil Ujian Nasional

  • Oleh Soedjono

WALAUPUN model input - proses - output sedikit demi sedikit telah ditinggalkan tetapi di daerah model ini hingga sekarang masih mewarnai pengambilan keputusan untuk menilai kinerja pendidikan. Suatu lembaga pendidikan dinilai baik jika input - proses - output menunjukkan kenaikan yang segnifikan.

Fenomena yang menarik adalah studi hasil ujian nasional tahun 2005/2006 khususnya SMA negeri di Kota Semarang. Dari data yang ada dapat disimpulkan sementara SMA negeri se Kota Semarang tidak ada yang lulus 100%. Tingkat kelulusan SMA negeri tidak mampu bersaing dengan sebagian sekolah swasta di kota ini.

Pertanyaannya, apakah yang menjadi penyebab keterpurukan hasil ujian nasional SMA negeri di Semarang? Jika kita lihat ke belakang ada hal yang menarik terkait dengan proses kebijakan perekrutan siswa berbasis campuran pada 2003/2004.

Entah diilhami oleh paradigma pendidikan mana sehingga tahun pelajaran 2003/2004 digulirkan kebijakan perekrutan siswa baru dari penerimaan berbasis nilai hasil ujian nasional menjadi penerimaan berbasis campuran. Yakni antara nilai hasil ujian nasional dan tes potensi akademik yang berskala lokal.

Kebijakan yang terkesan tiba-tiba itu harusnya tidak diambil karena kebijakan di level atasnya mengisyaratkan hasil ujian nasional dapat dijadikan pertimbangan menentukan perekrutan siswa baru di tingkat SMA.

Walaupun paradigma desentralisasi lebih mengisyaratkan demokratisasi dalam penentuan kebijakan telah disuarakan oleh undang-undang, tetapi konsep top down masih mewarnai terbentuknya kebijakan perekrutan penerimaan siswa baru 2003/2004.

Kebijakan yang dipakai membedakan bobot nilai hasil ujian nasional dan tes potensi akademik lokal berbanding 1 : 4 akan menuntut tingkat implementasi yang sangat steril dari aksentuasi kepentingan.

Dari fakta yang ada dengan model perekrutan berbasis hasil ujian nasional saja masih ada kendala penyimpangan, apalagi model campuran ini. Dengan lemahnya pengawasan lebih dimungkinkan adanya pembelokan data utamanya yaitu data hasil tes potensi akademik lokal. Fenomena perekrutan ini yang kita ingat menyisakan kekecewaan masyarakat. Sebab nilai ujian nasional tinggi tersingkir akibat ada hasil tes potensi akademik lokal yang lebih tinggi.

Lemahnya kebijakan perekrutan berbasis campuran ini bila didekati dari proses kebijakan, dan dapat diterangkan sebagai berikut. Menurut William Dunn (1994) proses kebijakan publik terdiri atas penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.

Dari kelesuruhan proses harus dilalui dengan pemikiran yang komprehensif untuk mencapai tujuan dan prosedur benar sehingga menghasilkan dampak positif. Nampak sekali perekrutan siswa 2003/2004, proses kebijakannya tidak mengikuti proses tersebut.

Penyusunan agenda kebijakan seyogianya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Perubahan kebijakan penerimaan siswa 2003/2004 yang terkesan tiba-tiba itu jelas mengaburkan tingkat urgensi, esensi, dan keterlibatan stakeholder.

Maka wajar kalau produk kebijakan tersebut masih terus dipertanyakan ketajaman analisis masa depannya. Kita masih ingat adanya tes dalam penerimaan siswa baru (PSB) menggunakan jarak persiapan yang pendek sehingga banyak panitia PSB di sekolah kurang antisipatif.

Hal itu seperti yang diperingatkan oleh Kingdom (1995). Menurut dia agenda kebijakan adalah list of subject or problems to which government and people outside of government closely associated with these officials, are paying some serious attention at any given time.

Formulasi kebijakan memiliki aktivitas yang sangat penting dalam kerangka peramalan. Formulasi kebijakan akan memberi gambaran mengenai konsekuansi di masa mendatang dari diterapkannya kebijakan tersebut. Pada tahap ini pertanyaannya adalah apakah formulasi kebijakan yang disusun telah mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan pada masa mendatang?

Ketika kebijakan telah ditetapkan tentunya ada bentuk rekomendasi yang berupa rambu/petunjuk tambahan yang lebih memperkecil adanya penyimpangan dalam implementasi kebijakan.

George C Edwards III mengingatkan empat faktor yang berpengaruh daam implementasi antara lain

komunikasi. Ini merupakan syarat pertama agar implementasi efektif. Dengan komunikasi yang jelas implementor mengetahui apa yang dilakukan. Tiga syarat komunikasi agar berhasil, transmisi harus berjalan tanpa distorsi, kejelasan perlu digariskan dalam petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang jelas.

Konsistensi, perintah-perintah yang konsisten dan jelas akan menambah suksesnya implementasi.

Transmisi kebijakan belum banyak mengalami distorsi karena cukup waktu untuk membangun kesepahaman akan isi kebijakan. Demikian pula dengan SDM yang ada. Demikian pula untuk kejelasan kebijakan belum banyak mengalami kendala.

Konsistensi kebijakan yang bias dianggap awal terjadinya kendala. Sebab adanya aksentuasi tertentu mulai ada kepentingan-kepentingan yang masuk. Masuknya kepentingan inilah mulai ada diaparitas mengapresiasi kebijakan.

Sementara itu sumber daya, kecukupan staf, kompetensi staf, profesionalitas staf, ketaatan personil, dan kewenangan yang jelas akan membantu mensukseskan implementasi kebijakan.

Sumber daya merupakan kondisi yang rentan penyimpangan. Staf yang kredibilitasnya diragukan, dorongan internal (keinginan materi) dan eksternal (tekanan, dan desakan sosial) staf sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi yang bersih. Penyimpangan wewenang sehingga dengan kewenangannya mampu menggerakkan sistem dalam rangka memperlancar kecurangan juga menjadi bagian yang dimungkinkan terjadi.

Menurut Subarsono (2005) disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Beragamnya pemahaman mensikapi kondisi lingkungan menjadi bagian yang mewarnai beragamnya tingkat kejujuran, komitmen dari implementor. Disposisi yang oleh masyarakat diartikan sebagai memo, katabelece, juga menjadi bagian yang menyebabkan turunnya komitmen dan kejujuran sang implementor.

Sedangkan fragmentasi organisasi yang terkait dengan koordinasi dengan lembaga lain dari sisi idealnya fragmentasi akan melancarkan pelaksanaan implementasi. Namun pada struktur birokrasi ini fragmentasi menjadi sebab adanya tekanan dari organisasi vertikal, dan jalinan dari organisasi horisontal untuk membangun link dalam membelokkan esensi kebijakan.

Dari fenomena yang ada, dan dasar teoretis proses kebijakan dimungkinkannya terjadi kelemahan pelaksanaan rekruitmen berbasis campuran. Untuk itu tidak salah bila tesis yang berbunyi, "Salah satu penyebab terpuruknya prestasi ujian nasional tahun pelajaran 2005/2006 akibat dari inkonsistensinya proses kebijakan dinas pendidikan tentang rekruitmen siswa baru tahun 2003/2004."

Tesis ini mungkin hanya sebatas empiris dengan dukungan data yang mungkin juga hanya terbatas, namun pengalaman adalah guru terbaik. Kita harus selalu belajar dari pengalaman. Alangkah sempitnya hati kita jika kita tidak mau melihat pengalaman sebagai suatu pembelajaran untuk maju. Dunia pendidikan nasional kita membutuhkan banyak pemikiran untuk berbenah dan berkompetisi seiring dengan majunya peradaban global.(14)

--- Drs Soedjono, Ketua MKKS, dan Kepala SMA Negeri 3 Semarang


HexWeb XT DEMO from HexMac International

Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana | Ragam
Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA