PURWOKERTO - Persentase angka kelulusan ujian nasional (UN) untuk jenjang SMA atau sederajat di Kabupaten Banyumas mengalami kenaikan meski masih di bawah rata-rata angka kelulusan nasional. Persentase kelulusan di Kabupaten Banyumas 88,71 persen, sedangkan tingkat nasional 92,50 persen.

PURWOKERTO - Sepekan setelah bebas dari penjara, Ketua DPRD Banyumas Periode 1999-2004 sekaligus Ketua Pimpinan Kolektif Kabupaten Partai Demokrasi Pembaharuan (DPD) Banyumas, dokter Tri Waluyo Basuki mulai membuat gebrakan lagi.

PURWOKERTO - Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto Suprapto menyatakan keputusan pihaknya tidak menahan Ketua DPRD Suherman, karena alasan hukumnya tidak kuat atau lemah. Keputusan tersebut juga bukan karena ada intervensi dari pihak tertentu.

PURWOKERTO- Setelah tujuh hari melakukan pengejaran, Tim Resmob Polres Banyumas, kemarin dini hari berhasil menangkap Pindah Marwoto (22), salah seorang gembong pelaku curanmor di Banyumas.

PURWOKERTO - Pemilik persewaan komik, Muri (33), kemarin sekitar pukul 10.00 ditemukan tewas di kamar kosnya di Jl Kampus, Kelurahan Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara.

BANJARNEGARA - Kalangan pengusaha batu alam di Banjarnegara kini masih kesulitan mengembangkan produknya, terutama untuk jenis batu granit. Untuk bisa menghasilkan produk jadi,

CILACAP - Pemberian uang Asuransi Jiwa Purnabakti dan tali asih yang diterima anggota DPRD Kabupaten Cilacap periode 1999-2004 tidak saling tumpang tindih. Sebab, dasar dan filosofi pemberian uang tersebut berbeda. Dahulu seluruh anggota Dewan periode 1999-2004 ikut asuransi jiwa yang dilaksanakan bekerja sama dengan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumi Putera 1912 dan Jiwasraya.

PURBALINGGA - Pengurus Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Sub Koordinator Purbalingga dilantik Ketua GNPK Jateng Basri Budi Utomo, baru-baru ini. Pelantikan yang dilaksanakan di Pendapa Dipokusumo itu dihadiri Wakil Bupati Heru Sudjatmoko dan unsur muspida. Dalam kesempatan itu, Basri meminta GNPK tidak arogan. ''Saya minta GNPK menjalin hubungan dengan pemkab, muspida, dan kepolisian untuk mencegah terjadinya korupsi.