SOLO- Pansus Pelepasan Tanah Hak Milik No 18 berupaya mengungkap dasar hukum tukar guling tanah antara BPN dan BPD Jateng yang melibatkan Pemkot Surakarta. Bahkan, pansus telah meminta data dari BPN Pusat dan Departemen Keuangan (Depkeu) di Jakarta.

''Memang, kami sudah ke sana untuk meminta sejumlah data terkait permasalahan tersebut. Data selanjutnya akan kami cross check dengan Kantor Aset dan Bagian Hukum Pemkot serta BPN Surakarta,'' ujar Ketua Pansus, Hariadi Saptono.

Dalam pertemuan terungkap bahwa tukar guling tidak ada persoalan dan tinggal meminta persetujuan DPRD. Sesuai dengan pengajuan Wali Kota, Pemkot akan mengganti aset BPN yang saat itu bernama Kantor Pertanahan Surakarta seluas 1.675 m2 di Jalan Slamet Riyadi No 20 dengan tanah hak milik Pemkot No 18 di Jalan Ki Hajar Dewantara, Jebres seluas 5.025 m2.

''Meskipun demikian, kami akan mencermati lebih mendalam permasalahan tersebut. Termasuk berlarutnya penyelesaian sejak tahun 1979 hingga sekarang.''

Menurut Hariadi, tukar guling juga melibatkan Tim Tukar menukar Aset Tanah dan Bangunan Kantor Pertanahan Kota Surakarta yang beranggota sembilan orang. Mereka berasal dari BPN Pusat, BPN Provinsi Jateng, BPN Surakarta, DPU, dan Depkeu. Tugas tim adalah mengadakan pemeriksaan fisik dan adiministrasi serta membuat taksiran harga aset yang dipertukarkan.

Semula Pemkot mencarikan tanah pengganti di Jalan Adi Sucipto yang kini ditempati Gedung DPRD. Namun lahan pengganti tersebut ditolak Tim Penaksir Departemen Keuangan dengan alasan nilainya tidak sebanding. Setelah digelar pertemuan dengan tim beberapa kali, disepakati tanah pengganti di Jalan Ki Hajar Dewantoro seluas 5. 025 m2.

Penaksiran harga menggunakan beberapa alternatif yaitu berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), harga umum dan surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Prov Jateng. (G10-50s)