PURWOREJO - APBD 2006 yang ditetapkan DPRD pada 22 Maret lalu akan diubah. Perkiraan awal, jumlah kenaikannya Rp 14 miliar. Hasil rekapitulasi pengajuan anggaran dari tiap-tiap satuan kerja (satker) hingga 10 Juni lalu angkanya telah mencapai Rp 16,2 miliar. Dengan demikian, pengajuannya ke DPRD akan diseleksi berdasar skala prioritas. Menurut rencana, pengusulan tersebut dilakukan pada 1 Juli.

Kepala Bikom Drs H Harnudin Burhan MM dalam keterangan persnya mengemukakan, jika tidak segera dilakukan perubahan anggaran akan tertunda dengan penjadwalan anggaran APBD 2007. Untuk RAPBD-nya harus sudah diajukan ke legislatif pada Oktober. Dengan pengajuan draf perubahan APBD awal Juli diharapkan akhir Juli sudah disyahkan.

Manfaat perubahan APBD itu, ujarnya, untuk membuka kembali program-program yang semula ditunda oleh Dewan. Misalnya saja proyek agropolitan Kutoarjo. Juga, beberapa program sesuai dengan surat edaran dari Pemprov ataupun Pemeritah Pusat. Sebagai contoh, program sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) dan perencanaan fisik 2007.

Untuk mempersiapkan perubahan anggaran itu diharapkan semua satker mempersiapkan diri untuk bisa mempertahankan dan mempertanggungjawabkan program dan kegiatannya. ''Jangan sampai seperti tahun lalu, satker tidak menguasai program dan kegiatan yang diajukan.''

Ada Evaluasi

Anggota Komisi A DPRD H Imam Abu Yusuf SH secara terpisah menginginkan, sebelum membahas Perubahan APBD 2006 sebaiknya ada evaluasi terhadap kinerja pemkab.

Usulan seperti itu, ujar dia, untuk mengetahui atau mengukur target kinerja yang telah dicapai Pemkab. Artinya, sejauh mana program yang telah dilaksanakan dan bagaimana dampak serta manfaatnya.

Melalui evaluasi seperti itu, dia berharap, dalam Perubahan APBD nanti satker-satker tidak asal meminta tambahan dana. Dia menyebutkan, sebenarnya APBD tahun ini mengalami surplus Rp 34.637.385.752. Jika APBD akan diubah dan jumlah kebutuhan dananya ditambah, ujarnya, harus jelas perencanaan penggunaannya. ''Jangan sampai ada kesan, Perubahan APBD hanya untuk menghabiskan anggaran.''

Dia berpendapat, sebaiknya ditentukan skala prioritas dalam penggunaannya. Dan, perlu diarahkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Yang lebih penting, lanjutnya, perubahan anggaran jangan sampai memberi peluang bagi oknum pejabat untuk memperkaya diri sendiri.

Sebelumnya diberitakan, dalam APBD 2006 jumlah pendapatan Rp 517.221.913.185 sedangkan belanjanya Rp 482.584.527.433. Bila dilihat angkanya maka mengalami surplus Rp 34,6 miliar. Namun karena Pemkab masih memiliki beberapa kewajiban yang harus dibayar, sisa riil surplusnya hanya Rp 4.004.880.205. (yon-39j)