KAJEN - Ratusan orang yang menamakan kelompoknya Forum Peduli Moral Masyarakat Kota Santri (FPMKS) kemarin menggelar unjuk rasa di Gedung DPRD Kabupaten Pekalongan. Mereka menolak rencana pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih, Dra Hj Siti Qomariyah MA-Ir H Wahyudi Pontjo Nugroho MT.

Massa memulai aksi dengan menggelar orasi di Jl Raya Alun-alun Kota Kajen. Mereka menentang rencana pelantikan sambil mengecam bupati dan wakil bupati terpilih yang dinilai melakukan perbuatan tercela.

Kecaman itu juga terlihat dalam spanduk dan poster yang mereka bawa.

Massa kemudian bergerak ke DPRD dan kembali melakukan orasi. Sebagian mengacung-acungkan poster yang ditempeli gambar seronok.

''Bupati dan wakil bupati terpilih tidak pantas dilantik,'' teriak salah seorang pengunjuk rasa.

Perwakilan demonstran, di antaranya Agus Subandi, Suryan, Febri, Rossi, Rehan, Maryanto, dan Abdullah Zein kemudian diterima oleh anggota DPRD.

Mereka meminta wakil rakyat menandatangani pernyataan menolak pelantikan.

Setelah berdialog, 22 anggota DPRD dari FPDI-P, FPAN, dan PPP yang juga pendukung pasangan cabup-cawabup Drs HA Antono-Qurofi Hajin BA membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk dukungan terhadap aspirasi FPMKS.

Tanda tangan itu kemudian dikirim ke Mendagri melalui faksimile. Massa lantas meninggalkan gedung DPRD setelah salah satu wakil demonstran menyampaikan hasil dialog tersebut.

Amankan Pelantikan

Kapolres Pekalongan AKBP Drs Hary Nartanto yang ditemui di lokasi aksi mengaku sudah menyelesaikan proses penyidikan dan menyerahkan sepenuhnya kasus ''foto mesra'' yang diduga bergambar pasangan cabup-cawabup itu ke Kejari Kajen.

Soal proses pelantikan, Kapolres menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang. Namun jika waktunya telah ditetapkan, dia mengaku siap mem-back-up pengamanannya.

''Saat pelantikan kami siap mengamankan sepenuhnya,'' paparnya.

Seperti diberitakan, penetapan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan terpilih, Siti Qomariyah-Wahyudi Pontjo Nugroho, tinggal menunggu hari.

Surat usulan pelantikan sudah dikirim ke Mendagri oleh DPRD Rabu lalu (14/6), setelah KPUD menyerahkan berkas berita acara hasil pilkada.

Penyerahan itu dilakukan setelah pasangan Antono-Qurofi secara resmi mencabut gugatan keberatan terhadap hasil pilkada di depan majelis hakim Pengadilan Tinggi Jateng. (G16-65n)