SEMARANG - Komisi C DPRD Jateng belum memberi kepastian mengenai pemberian tambahan dana penyertaan modal kepada PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (PT SPJT) lewat Perubahan APBD 2006 sebesar Rp 100 miliar.

Hal itu disebabkan pendapatan asli daerah (PAD) Jateng menurun. Di samping itu, Pemprov membutuhkan biaya besar untuk merehabilitasi daerah gempa dan bencana Gunung Merapi.

"Kita sudah menyerahkan Rp 408 miliar dana penyertaan modal ke SPJT. Bahkan, ada tambahan Rp 10 miliar lagi untuk biaya operasional. Kami akan meninjau kembali apakah perlu ada tambahan modal Rp 100 miliar lagi," tandas anggota Komisi C Muhadjir M Ardian dalam ''Ekspose Interaktif Dewan melalui Media Cetak dan Elektronik'' di gedung serbaguna DPRD Jateng, Senin (19/6).

Menurut dia, PAD Jateng yang semula Rp 2,549 triliun ternyata turun menjadi Rp 2,519 triliun dalam Perubahan APBD 2006. Di sisi lain, penerimaan pajak balik nama kendaraan bermotor diperkirakan turun Rp 200 miliar.

Dana penyertaan modal untuk PT SPJT yang telah diberikan, lanjut dia, diambilkan dari APBD Jateng 2005 Rp 150 miliar dan APBD 2006 Rp 258 miliar.

Gubernur Jateng Mardiyanto dalam jawabannya atas pendapat Panitia Anggaran dan pandangan umum fraksi DPRD Jateng terhadap penyampaian perubahan APBD Jateng, Senin (19/6), mengusulkan tambahan Rp 100 miliar. Dana itu akan digunakan untuk PT SPJT dan anak perusahaannya, yakni PT Sarana Patra Hulu Cepu (PT SPHC).

Dalam kegiatan itu, Komisi A diwakili HM Muzamil, Komisi B Johan Firdaus, Komisi Untuk menutupi kekurangan tersebut, pihaknya akan memangkas sejumlah pos yang dianggap bisa ditunda atau kurang mendesak.

Mengenai kenaikan penerimaan dari jembatan timbang, Muhadjir malah mempertanyakan, sebelum ada kesepakatan dengan delapan provinsi mengenai batas toleransi kelebihan muatan hingga 90 %, DLLAJ sangat sulit menaikkan pendapatan.(H7,G17-41m)