JAKARTA - Dalam upaya mengatasi luapan lumpur panas yang menerjang Sidoarjo, Jatim, pemerintah dinilai tidak memiliki iktikad baik. Anggota Komisi VII DPR, Wahyuddin Munawir, dalam diskusi di Hotel Niko, Jakarta, Senin (19/6), mengatakan, kenyataan tersebut terbukti dari semakin luasnya luapan lumpur panas.

Menurut dia, pemerintahlah yang kali pertama memberikan izin eksplorasi melalui Dirjen ESDM kepada PT Lapindo Brantas. Adapun yang mengambil banyak keuntungan dari setiap bagi hasil produk minyak dan gas (migas), juga pemerintah pusat.

Dengan kenyataan itu, bila sekarang pengungsi terus bertambah -yang kabarnya sudah mencapai 4.000 jiwa dengan segala dampak kehidupannya- maka menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah pusatlah untuk menangani semua itu. ''Pemda setempat tentu sangat terbatas, jika dana alokasi khusus harus dinaikkan untuk Kabupaten Sidoarjo,'' katanya.

Dengan bertambahnya pengungsi, minimnya sosialisasi dari pemerintah pusat atau pemkab setempat serta adanya kenyataan PT Lapindo Brantas kurang mendapat tempat di masyarakat, wajar apabila para korban menuntut ganti rugi.

''Sebagian besar masyarakat merasa tidak ada kepastian tentang bencana dan penanganan masalah, sehingga mereka tidak memiliki kepercayaan lagi terhadap pemerintah pusat atau pemkab. Apalagi terhadap PT Lapindo Brantas,'' katanya.

Munawir mengatakan, sejak tiga hari lalu pembajakan alat berat semakin sering terjadi. Juga terjadi tawuran antarawarga.

''Kami prihatin, pemerintah pusat hanya diam, seakan tidak memiliki tanggung jawab. Padahal atas nama bangsa dan negara, mereka menguasai sumber daya alam untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat,'' katanya.

Air Terjebak

Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Jawa Timur, Dr Ir Arief Rahmansyah, menduga banjir lumpur panas itu karena adanya air yang terjebak saat pembentukan batuan. Penambahan air yang akhirnya memperluas areal banjir lumpur panas, bisa saja berasal dari tempat-tempat lain yang terjadi retakan atau patahan.

"Patahan itu masih dalam penelitian, meski ada beberapa pihak yang mengatakan akibat adanya gempa,'' katanya.

Menurut dia, struktur tanah di Porong mulai dari 0-2.100 feet berupa batu dan pasir, 2.100-6.500 feet batu lempung (tanah liat), 6.500-8.500 feet batu pasir, dan 8.500 feet ke bawah terdiri atas gamping (batu kapur). "Lumpur yang keluar itu merupakan tanah liat dari kedalaman 2.100-6.500 feet," kata Arief. (H27,jo-46,48a)