SEMARANG - Komisi Yudisial (KY) diminta proporsional dalam memeriksa tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Semarang yang memberikan vonis percobaan di bawah satu tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi Asrofie dkk (anggota DPRD Jateng 1999-2004).

Juru bicara tim kuasa hukum Asrofie dkk, Umar Ma'ruf, Senin (19/6) mengemukakan, pemeriksaan terhadap tiga hakim, yakni Boedi Hartono (ketua), Nirwan (anggota), dan Moerjono (anggota), harus terfokus pada keluhuran dan martabat para hakim itu.

"Bukannya pada posisi KY memberi penilaian terhadap produk putusan hakim," tandas dia di Semarang.

Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, lanjut dia, KY dalam melaksanakan pengawasan harus menjaga kerahasiaan keterangan dari hakim yang diperiksa. Kenyataannya, terkait dengan istilah kerugian negara Rp 14 miliar, sebenarnya itu akibat perbuatan administrasi di mana dikatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai pemborosan uang negara, bukan kerugian.

Khusus terdakwa Asrofie, uang tersebut sudah dikembalikan Rp 113 juta dan beberapa terdakwa lain sudah mengembalikan pula. Dana itu dikembalikan ke kas negara sebelum persidangan.

Hanya Penerima

Menurut dia, seharusnya yang bertanggung jawab adalah Sekretariat DPRD sebagai pengguna anggaran, sementara anggota DPRD hanya penerima. Ini sesuai dengan PP Nomor 105 Tahun 2000.

Selama ini, Sekretariat DPRD selaku pengguna anggaran tidak pernah meminta laporan pertanggungjawaban dari anggota DPRD selaku penerima anggaran. "Jadi ini sebenarnya persoalan administrasi, bukan pidana," ujar dia.

Umar Ma'ruf menyatakan, pihaknya justru tidak puas atas keputusan majelis hakim yang menjatuhkan vonis tersebut. Sebab, seharusnya Asrofie dkk bebas. "Karena itu, kami mengajukan banding dalam perkara ini," tandas dia.

Menurut dia, yang berhak menilai isi putusan adalah pengadilan tinggi, bukan KY. "Jadi KY harus proporsional," tegas Umar Ma'ruf. (G17-60m)