SEMARANG - Puluhan juru parkir (jukir) dan koordinator lapangan (korlap) jukir Semarang Tengah, Senin (19/6) mendatangi kantor DPRD Jateng.

Dengan menamakan diri Forum Komunikasi Jukir Semarang, mereka mengadukan nasibnya ke DPRD Jateng setelah merasa tidak digubris oleh Pemkot dan DPRD Kota Semarang.

Menurut koordinator aksi, Ibnu Widodo, pihaknya telah berulang kali meminta Pemkot agar membatalkan SK Wali Kota 1883/58/2006 yang menyatakan pengalihan pengelolaan parkir di pinggir jalan kepada pihak swasta. Mereka akhirnya ditemui Ketua Komisi D DPRD Jateng, Rukma Setya Budi dan anggota yang lain di ruang rapat komisi Gedung Berlian.

Para jukir mengaku terpaksa mengadu ke DPRD Jateng, setelah berkali-kali menghadap pemkot dan DPRD Kota tidak diperhatikan.

Salah seorang jukir, Didik Sapari (49), yang sehari-hari bertugas di kawasan Undip Pleburan, Jl Hayam Wuruk, mengaku sebelum ada SK tersebut dia ditarik setoran sebesar Rp 2.500 per hari, dan setelah pengelola dialihkan ke swasta dia diharuskan menyetor Rp 11.000 per hari. (H7,G17-46a)