TIDAK LULUS: Lantaran tidak lulus ujian nasional (UN), seorang siswi sebuah SMK di Semarang, Senin (19/6) tertunduk dan tak kuasa menahan tangis kesedihan. Orang tua murid dan teman-temannya mencoba menghibur dan menenangkan siswi tersebut. (30m)

SEMARANG - Dari 279.328 siswa yang mengikuti ujian nasional (UN) jenjang SMA 2005/2006, hanya 32.093 atau 11,4 persen siswa yang tidak lulus. Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Jateng, Drs Rodjikin MM, tahun lalu dari 278.048 siswa SLTA yang mengikuti UN, sebanyak 71.152 atau 25,59 persen dinyatakan tidak lulus.

Padahal tahun lalu, norma kelulusannya hanya berdasarkan nilai minimal 4,26, sementara tahun ini selain nilai minimal 4,26 juga ditambah dengan nilai rata-rata harus di atas 4,50 untuk tiga mata pelajaran yang diujikan.

"Hasil UN tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal itu karena persiapan yang dilakukan semua komponen sekolah jauh-jauh hari dan berlangsung lebih baik, sehingga pihak sekolah dan siswa sudah lebih siap," kata Rodjikin, Senin (19/6).

Secara terpisah, Sekretaris Komisi E DPRD Jateng, Thontowi Jauhari menangkap ada indikasi konversi nilai UN pada tahun ini. Tindakan itu diambil untuk meningkatkan angka kelulusan siswa.

"Saya curiga, ada pendongkrakan nilai yang dilakukan pihak penyelenggara. Saya tujuh belas tahun menjadi guru, sehingga bisa merasakan setiap ada 'sesuatu' yang ada di sekolah," tuturnya.

Thontowi mengungkapkan, pihaknya juga telah melakukan komunikasi dengan salah satu kepala sekolah mengenai masalah tersebut. Dari penjelasan kepala sekolah tersebut, adanya konversi nilai UN sangat dimungkinkan. Karena itu, dia mendesak pemerintah untuk bersikap transparan.

"Kalau memang ada kebijakan untuk mendongkrak nilai siswa supaya tingkat kelulusan lebih tinggi, saya kira tidak masalah, asalkan dilakukan secara terbuka dan masyarakat bisa mengetahuinya," tegas Thontowi.

Dia juga meminta pemerintah mengkaji kembali pemberlakukan UN. Sebab pada awalnya, UN bertujuan untuk membuat peta kualitas pendidikan, bukan untuk penentu kelulusan.

Ujian Ulangan

Sementara itu Gubernur Jateng, H Mardiyanto mengemukakan, pihaknya tidak berwenang memutuskan ada atau tidaknya UN ulangan pada siswa SLTA yang menempuh ujian di daerah rawan bencana.

Seperti diketahui, bagi peserta yang tinggal di daerah rawan bencana Gunung Merapi, pelaksanaan ujian berpindah ke sekolah lain; gangguan psikologis dan suasana belajar yang tak kondusif selama di pengungsian, membuat DPR RI mengusulkan adanya ujian ulangan bagi siswa yang berada di kawasan rawan itu.

''Belum bisa menangapi hal itu. Saya akan memonitor dulu, hasilnya seperti apa? Kami akan evaluasi lebih cepat, siapa tahu kondisinya tak memengaruhi hasil ujian. Saya akan tunggu hasil lebih lanjut, dan memberikan catatan khusus untuk Dinas P dan K Jateng,'' kata Gubernur.

Sementara itu anggota Komisi E DPRD Jateng, Muhammad Haris, meminta kepada pemerintah melalui pihak sekolah untuk mengeluarkan surat tanda tamat belajar (STTB). Surat tersebut selain diharapkan bisa digunakan sebagai bukti telah menempuh jenjang pendidikan SMA dan yang sederajat, juga bisa dijadikan persyaratan pengajuan lamaran pekerjaan.

Haris menambahkan, sebenarnya alternatif yang paling baik adalah ujian ulangan, karena jumlah siswa yang tidak lulus cukup signifikan. Sebab jika harus mengikuti ujian pada tahun depan, selain karena faktor malas, intensitas belajar juga harus perlu dipertimbangkan.

Pendapat berbeda disampaikan Masruhan Syamsurie, ketua FPP DPRD Jateng. Menurutnya, siswa yang tidak lulus kalau ikut ujian ulangan justru tidak mau, karena malu dan jengkel. Sehingga dia mengusulkan agar norma kelulusan bukan hanya nilai UN, melainkan juga digabung dengan prestasi siswa selama bersekolah tiga tahun.

''Untuk siswa di daerah Gunung Merapi, standarnya jangan dimaksimalkan, tapi diturunkan,'' katanya.

Menanggapi usulan adanya ujian ulangan atau penurunan standar, Rodjikin mengemukakan, belum ada perintah dari Depdiknas maupun Badan Standardisasi Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai penyelenggara UN.

Menurutnya, beberapa sekolah di lereng Gunung Merapi terpaksa melaksanakan UN di sekolah lain karena kondisi keamanan yang tidak memungkinkan. Namun demikian, dari hasil UN tahun ini, daerah yang rawan bencana seperti di Kabupaten Magelang justru menempati posisi yang cukup bagus. Program IPA SMA, misalnya, dari rata-rata nilai, Magelang mampu menduduki posisi ke-12, satu tingkat di atas Kabupaten Boyolali yang menduduki posisi ke-13.

Anggota Komisi E DPRD Jateng lain, Aisyah Dahlan berharap besarnya angka tidak lulus itu diperhatikan oleh berbagai pihak agar tidak menimbulkan permasalahan sosial. Dinas Tenaga Kerja perlu menyiapkan berbagai latihan bagi mereka supaya tidak patah semangat.

Kelulusan MA Naik

Memperhatikan hasil UN tahun 2005/2006 yang diumumkan kemarin, membuat banyak pihak kebingungan terhadap nasib 31.444 siswa yang tidak lulus di Jawa Tengah, termasuk 3.736 siswa madrasah aliyah (MA). Hal serupa juga dirasakan segenap pejabat yang membidangi pendidikan termasuk Kepala Bidang Mapenda Islam Kanwil Depag Jateng Drs H Abdul Choliq MT MAg. "Orang tua dan terutama siswa yang belum lulus diharapkan dapat menerima kenyataan dengan legawa dan realistis," kata Abdul Choliq, kemarin.

Menurut dia, pihaknya tidak akan lepas tangan terhadap nasib anak-anak yang kurang beruntung. Di antaranya, dia telah mengintruksikan kepada seluruh madrasah di Jateng agar menerima mereka kembali yang mau mengulang dan memberikan bimbingan yang lebih baik agar dapat lulus pada tahun berikutnya.

Jika perlu mereka mendapatkan beasiswa dari masing-masing madrasah.

Adapun teknis pelaksanaannya, jelas dia, diserahkan kepada kebijakan madrasah masing-masing dengan tetap memperhatikan hasil musyawarah komite dan wali murid. Namun demikian, Kabid Mapenda merasa cukup puas melihat hasil lulusan MA tahun ini yang mengalami kenaikan cukup signifikan dibanding tahun 2005. Jika saat ini yang lulus mencapai 88,21 persen dari 31.311 peserta, sedangkan tahun lalu hanya 72,29 persen dari 32.293 peserta.

Kenaikan hasil kelulusan tahun ini meskipun belum capaian maksimal, menurut Choliq, tidak terlepas dari kesungguhan para siswa, guru dan dukungan orangtua dalam menghadapi ujian. Terlebih lagi jika melihat kelulusan madrasah binaannya, MA Al Irsyad Gajah Demak, yang lulus 100 persen.

Diakui, untuk menumbuhkan semangat dalam menghadapi UN membutuhkan kerja keras berbagai pihak, termasuk Kanwil Depag Jateng yang jauh-jauh hari memberikan pembinaan dan bimbingan secara terus- menerus melalui berbagai forum.

Menurutnya, bentuk kesungguhan mereka di antaranya dengan diselenggarakan pengayaan atau les dan try-out, dan tidak sedikit yang melakukan kegiatan spiritual berupa mujahadah dan bentuk lainnya sehingga mereka lebih percaya diri.

Peningkatan Mutu

Menurut Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Bambang Soehendro, UN yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia itu diikuti oleh 1.958.746 siswa, terdiri atas 1.093.737 siswa SMA, 221.081 siswa MA, dan 643.208 siswa SMK.

''Peningkatan angka kelulusan untuk SMA adalah dari 80,76% menjadi 92,50%. Untuk MA, dari 80,37% menjadi 90,82%; dan untuk SMK dari 78,29% menjadi 91,00%,'' katanya dalam jumpa pers di Kantor Depdiknas Senayan, Jakarta, Senin (19/6).

Peningkatan nilai rata-rata untuk SMA adalah nilai bahasa Indonesia meningkat dari 6,57 menjadi 7,52; bahasa Inggris dari 6,12 menjadi 7,54; dan untuk matematika/ekonomi/bahasa asing dari 6,54 menjadi 6,94.

''Untuk MA, bahasa Indonesia meningkat dari 6,46 menjadi 7,18; bahasa Inggris dari 5,96 menjadi 7,16; dan matematika/ekonomi/bahasa asing naik dari 6,44 menjadi 6,72. Begitu pula untuk SMK, bahasa Indonesia meningkat dari 6,13 menjadi 6,82; bahasa Inggris dari 5,61 menjadi 6,67; dan matematika dari 6,65 menjadi 6,98,'' paparnya.

Dengan demikian, lanjut Bambang Soehendro, terjadi peningkatan mutu pendidikan menengah secara nasional, sebagaimana ditunjukkan oleh meningkatnya persentase kelulusan secara nasional dan meningkatnya nilai rata-rata secara nasional.

''Hasil yang menggembirakan itu, antara lain disebabkan oleh dampak positif dari kebijakan untuk menaikkan batas ambang kelulusan untuk nilai rata-rata dari 4,25 menjadi 4,50 dengan tetap mempertahankan batas ambang kelulusan 4,25 untuk setiap mata pelajaran,'' ujarnya.

Selain itu, ada pula kebijakan untuk hanya melaksanakan satu kali saja UN bagi siswa SMA/SMK/MA 2005/2006.

Diungkapkan pula tentang terjadinya penurunan disparitas kelulusan antara SMA/MA/SMK, sebagaimana tampak dengan menurunnya jarak antara tingkat kelulusan tertinggi dengan tingkat kelulusan terendah.

''Perbandingan itu adalah 2,13 menjadi 1,39 untuk SMA; 2,57 menjadi 1,47 untuk MA; dan 2,91 menjadi 1,36 untuk SMK. Hasil UN di daerah-daerah bencana seperti NAD, Sumut, Sulut, Jatim, DIY, dan Jateng, tidak berbeda signifikan dari daerah-daerah lain,'' tuturnya.

Satu Kali

Dalam kesempatan itu, Bambang menjelaskan, berdasarkan penilaian tersebut BSNP merekomendasikan kepada pemerintah agar tetap melaksanakan ketentuan Peraturan Mendiknas 20/2005, yaitu UN dilaksanakan hanya satu kali untuk tahun pelajaran 2005/2006.

Di tempat yang sama, Kepala Puspendik, Burhanuddin Tola mengatakan, karena tidak ada ujian ulangan, siswa yang tidak lulus akan diserahkan ke sekolahnya masing-masing.(H7,H23, G17, H28-41,49a)