JEPARA - Pemerintah Desa (Pemdes) Mulyoharjo, Kecamatan Jepara secara tegas melarang pihak swasta yang melakukan pengerukan tanah pemakaman di RW 4 Dukuh Bugel, desa setempat. Merasa kecolongan telah terjadi pengerukan tanah tersebut, Pemdes segera memanggil pihak swasta yang melakukannya.

''Menurut rencana, Kamis (22/6) kami bermusyawarah bersama termasuk mengundang pihak yang telah mengeruk,'' ujar Kepala Desa Wihandono, saat meninjau lokasi, Senin (19/6).

Sebagaimana diberitakan Suara Merdeka Sabtu (17/6), puluhan warga RW 4 dari RT 1 hingga RT 7, Jumat (16/6) pagi mendatangi kantor balai desa. Mereka meminta penjelasan dan ketegasan Pemdes terkait dengan pengerukan tanah makam yang berlangsung sejak awal Juni itu.

Dalam pertemuan lanjutan setelah dari balai desa, sebagian warga, termasuk Ketua RW 4 Khusnan bertemu dengan pelaku pengerukan, Setyadi (46), warga Kelurahan Potroyudan, Kecamatan Jepara dan Hadi Purwoko (55), warga RT 6 RW 3, Desa Mulyoharjo.

Ternyata, pada 15 Mei Setyadi dan Hadi Purwoko membuat perjanjian tertulis bermeterai perihal pengerukan tanah seluas 1,5 hektare dari 3 hektare luas keseluruhan tanah makam itu.

Hadi Purwoko menerima Rp 300.000 dari Setyadi sebagai ganti rugi atas pohon-pohon yang telah ditebang di atas tanah berbukit itu. Warga sekitar tak bisa menerimanya, karena tanah tersebut milik desa, bukan milik Hadi Purwoko. Apalagi, pengerukan itu dilakukan tanpa izin dari desa.

Proses selanjutnya, Senin kemarin diadakan pertemuan di balai desa yang dihadiri semua aparat desa, anggota Badan Perwakilan Desa (BPD), LKMD, Ketua RW 4, dan para ketua RT termasuk Hadi Purwoko.

Dari pertemuan tersebut, lalu dibentuk Tim Desa beranggotakan Kepala Desa, BPD, LKMD, serta semua ketua RW dan RT. Dalam waktu dekat, mereka akan mengukur dan menata ulang tanah desa.

Sejak warga memprotes, pengoperasian alat berat mulai berhenti. (H15-29j)