GROBOGAN- Bantuan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) di Kabupaten Grobogan yang dibagikan kepada warga RT di 280 desa, mencapai Rp 10 miliar. Atau angka partisipasi dari bantuan itu mencapai 50% dari plafon yang disediakan Yayasan Dana Mandiri (YDM), Rp 20 miliar.

''Bantuan itu diberikan kepada warga RT yang mengelola industri kecil ataupun rumah tangga di desa-desa. Bisa juga diberikan kepada ibu-ibu RT yang mempunyai usaha produktif untuk tambahan modal,'' kata Kepala Badan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial Grobogan, H Iman Santoso.

Dia menuturkan hal itu sehubungan dengan ditetapkannya kelompok UPPKS Ngudi Mulyo Desa Langenharjo, Kecamatan Kradenan, Grobogan, sebagai juara II dalam pemilihan pengelola kelompok UPPKS Teladan 2006. Sebagai juara I dan III diraih kelompok UPPKS Flamboyan Desa Losari, Kecamatan Rembang, Purbalingga dan kelompok UPPKS Flamboyan III Kelurahan Gandekan, Kecamatan Jebres, Solo.

Rencananya penghargaan dari kelompok tersebut akan diberikan Gubernur Jateng Mardiyanto pada Hari Keluarga Nasional (Harganas) Tingkat Jateng di Desa/Kecamatan Karangawen, Demak, Kamis (29/6) pukul 08.00.

Iman mengatakan, bantuan UPPKS yang dikelola Ngudi Mulyo dari beberapa tahun lalu sampai sekarang cukup bagus. Bahkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui usaha pengolahan makanan kecil dan berbagai unit usaha kecil lain.

Selain itu, kelompok tersebut juga dapat memberikan pinjaman modal dari usaha revolving dari dana yang didapatkan dari YDM melalui Bank Jateng Cabang Purwodadi. ''Karena keberhasilan inilah, kelompok UPPKS Langenharjo berhasil keluar sebagai juara II dalam pemilihan pengelola kelompok UPPKS Teladan 2006,'' urainya.

Dia mengatakan, plafon bantuan yang disediakan untuk usaha itu di Bank Jateng Cabang Purwodadi mencapai Rp 20 miliar lebih. Sampai Juni 2006 ini, plafon tersebut baru terserap 50% atau sekitar Rp 10 miliar. Sampai Desember mendatang, diperkirakan plafon itu habis. Bahkan bisa jadi kurang, karena tahun pelajaran baru untuk SD, SMP, dan SMA, biasanya jumlah permohonan bantuan dari kelompok meningkat tajam. Sebab sebagian modal yang ada terserap untuk kepentingan pendidikan anak-anaknya, sehingga untuk memperkuat usaha yang digeluti maka perlu disuntik lagi melalui permohonan baru.

Dia menambahkan, setiap kelompok rata-rata mendapatkan bantuan Rp 3 juta-Rp 10 juta. Tergantung pada besar-kecilnya usaha yang digeluti kelompok usaha itu. Bila kelompok dan usaha yang ditangani besar, mereka mendapatkan bantuan di atas Rp 5 juta. Sebaliknya yang masih kecil memperoleh Rp 3 juta.

Meski demikian, dari tahun ke tahun tidak didapati bantuan itu macet di tangan kelompok. Maka, Badan Keluarga Berencana dan Kesejahtaraan Sosial dapat memutar lagi bantuan yang ada pada kelompok lain. Dengan demikian, ibu-ibu RT yang tergabung dalam UPPKS itu dapat meningkat ekonominya. (A23-16s)