STOCKHOLM - Perlombaan senjata di seluruh dunia sudah sampai pada titik mengkhawatirkan. Berbagai laporan terbaru menyebutkan, belanja militer pada 2006 terus meningkat setelah tahun lalu mencapai nilai 1,12 triliun dolar AS.

Pengadaan senjata Amerika Serikat di Irak dan Afghanistan menjadi salah satu faktor yang mendongkrak belanja senjata global. Demikian laporan Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Senin kemarin.

Sementara, Amnesty International menyatakan perlombaan senjata dewasa ini sudah tidak terkontrol lagi.

Menurut survei SIPRI, anggaran militer Amerika Serikat mencapai 48 persen dari total belanja senjata global pada 2005.

Beberapa negara, seperti Arab Saudi dan Rusia memanfaatkan kenaikan tajam harga minyak untuk mendongkrak belanja militernya. Kenaikan terbesar dialami Georgia, negara eks Soviet, yang mengalami peningkatan anggaran militer lebih dari 140 persen menjadi 146 juta dolar,

"Ke depan, kecenderungan kenaikan belanja militer memperlihatkan nyaris tidak akan ada pengurangan senjata," demikian laporan lembgaga riset Swedia itu.

Amerika Serikat, Prancis dan Inggris banyak mengucurkan dana untuk operasi militer di luar negeri, sementara China terus memodernisasi militernya.

"Dalam situasi seperti ini, bisa dipastikan bahwa tren belanja militer dunia akan tetap meningkat pada 2006," demikian SIPRI.

Anggaran militer Inggris, Prancis, Jepang dan China masing-masing mencapai empat sampai lima persen dari belanja senjata dunia. Angka itu setara dengan 2,5 persen produk domestik bruto dunia atau 173 dolar AS (sekitar Rp 1,5 juta) per kapita.

Naiknya harga bahan baku ikut mendorong beberapa negara mengeluarkan lebih banyak anggaran untuk persenjataan, khususnya Aljazair, Azerbaijan, Rusia dan Arab Saudi.

China dan India juga meningkatkan anggaran militer. Arab Saudi menaikkan anggaran militer sebanyak 4,6 miliar dolar pada 2005 menjadi 25 miliar dolar. Belanja senjata di Iran juga naik sebesar 3,9 persen menjadi tujuh miliar dolar.

Rantai Suplai

Lembaga Oxfam di London melaporkan, produksi peluru secara global mencapai 14 miliar butir per tahun. Jumlah peluru itu cukup untuk menembak setiap orang di planet ini sebanyak dua kali.

Sedangkan Amnesty International dalam laporannya menyoroti proses perdagangan senjata yang sudah tidak terkontrol lagi. Sebab, banyak negara mengandalkan pemasok-pemasok swasta untuk pengiriman senjata.

Jaringan tranportasi senjata seperti ini ikut menunjang konflik di seluruh dunia. "Rantai suplai senjata menjadi makin banyak yang disubkontrakkan dan benar-benar di luar kendali pemerintah," kata pakar senjata Amnesty Brian Wood.

Dalam survei mengenai kejahatan bersenjata, tiga dari 10 orang responden di enam negara menyatakan telah menjadi korban kejahatan bersenjata atau mengenal orang yang telah menjadi korban dalam lima tahun terakhir.

Survei terhadap 1.000 orang di masing-masing negara di Brasil, Inggris, Kanada, Guatemala, India dan Afrika Selatan menemukan, masyarakat mendukung pembatasan lebih ketat atas perdagangan senjata api.

Angket itu, yang dilakukan oleh lembaga jajak pendapat Ipsos MORI pada April dan Mei, disiarkan sepekan menjelang konferensi utama PBB di New York mengenai perdagangan gelap senjata.(rtr-gn-25)