MANADO-Pemulihan ekonomi sejak Indonesia mengalami krisis hebat tahun 1997, telah berjalan relatif baik. Namun saat ini membutuhkan new speed atau percepatan lagi agar mampu mendorong pertumbuhan hingga 8 persen, seperti negara tetangga.

Saat ini pertumbuhan baru sekitar 5 persen dan itu belum cukup untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Sementara sektor riil belum mampu digerakkan yang antara lain akibat belum membaiknya fungsi intermediasi perbankan.

Pemikiran itu mengemuka dalam Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) ke-16 di Manado Convention Centre (MCC) Manado kemarin. Kongres bertema "Meletakkan Kembali Dasar-dasar Pembangunan Ekonomi yang Kokoh" berlangsung tiga hari hingga 20 Juni dan dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Minggu malam lalu. Tampil sebagai narasumber pada hari kedua kemarin Prof Hal Hil, Dr Sjahrir, Djisman Simanjuntak dan Dr Adrianus Mooy. Sedangkan Menko Perekonomian Dr Boediono, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perdagangan Mari Pangestu juga memberikan masukan.

Menurut Djisman Simanjutak, delapan tahun setelah krisis RI masih dilanda keprihatinan menyangkut slow down perekonomian, erosi daya saing internasional dan belum dicapainya titik balik.

Sementara itu modal yang dimiliki semakin merosot. Baik berupa modal alam, buatan, sumber daya manusia dan modal sosial.

"Kita masih sering cekcok dan sulit percaya satu sama lain. Ini merupakan kelemahan modal sosial," katanya.

Karena itu, kata Djisman, diperlukan akselerasi, khususnya pada periode 2006-2009 agar bisa segera menjawab masalah pengangguran yang makin parah.

Untuk itu kebijakan makroekonomi tidak saja mampu menjamin stabilitas, melainkan harus bisa ekspansif, baik melalui kebijakan fiskal, moneter dan sebagainya. Sedangkan menghadapi pasar global, dibutuhkan ekonomi pasar terbuka yang akan mampu membangun arteri agar sampai menyentuh ke desa-desa.

Stabilitas Politik

Sementara itu, ekonom senior Dr Sjahrir lebih mengamati persoalan politik yang sering menjadi kendala bagi kebijakan ekonomi.

Banyak elite politik yang tak sabar menunggu dan "kebelet" untuk berkuasa. Padahal suksesi berlangsung lima tahunan dan sesungguhnya kita sekarang telah memiliki pemerintahan yang dipilih secara demokratis, karena presidennya telah dipilih secara langsung.

Ia juga mengkritik kalangan ekonom yang terlalu agresif dan emosional menyoroti kebijakan pemerintah selama ini.

Bahkan begitu bersemangat sampai melupakan dasar argumentasi ilmiahnya. Ini perlu segera diakhiri, karena sesungguhnya pemerintahan sekarang sudah berusaha berbuat yang terbaik, sehingga perlu didukung.

Sjahrir mengingatkan perlunya pemantapan kelembagaan bukan saja dari sisi ekonomi melainkan juga politik, hukum dan sosial. Lembaga legislatif juga perlu memperbaiki diri. Kalau DPR di masa Orde Baru dikenal tidak pernah mengubah sedikit pun rancangan UU yang diajukan pemerintah, termasuk RUU APBN maka DPR sekarang bahkan mengubah sendiri UU yang telah disetujuinya.

Prof Hal Hil dari National University Australia mengingatkan, Indonesia sekarang berada pada situasi persaingan global yang sengit. Sekarang banyak pesaing, sehingga memerlukan reformasi kebijakan walaupun tak harus merombak total serta menciptakan paradigma baru. Selain memerlukan pertumbuhan yang lebih tinggi, juga diperlukan pertumbuhan ekonomi yang lebih banyak menyerap tenaga kerja.

Kongres ISEI akan ditutup hari ini oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla setelah sebelumnya memilih ketua umum yang baru. Diperkirakan Ketua Umum PP ISEI Dr HC Burhanuddin Abdullah MA yang juga Gubernur Bank Indonesia akan terpilih kembali. (ssk-33)