SEMARANG - Ketua Umum DPP Partai Indonesia Tanah Air Kita (PITA) Prof Dr Dimyati Hartono SH menilai, negara Indonesia tidak memiliki peta perjalanan ke depan yang jelas. Kondisi itu terjadi akibat amandemen UUD 1945 yang menghilangkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).

''Akhirnya bangsa ini hanya bergantung pada kebijakan atau langkah-langkah presiden, padahal kepemimpinan seorang presiden cukup terbatas, hanya lima tahun. Kalau kepemimpinannya bagus, bisa dipercaya satu periode lagi, tapi kalau tidak, makin terpuruk bangsa ini,'' kata Dimyati di Semarang, Sabtu (17/6).

Karena itu, mantan pengurus DPP PDI-P itu mempertanyakan kenapa bangsa ini tidak kembali kepada UUD 1945. Dengan landasan UUD yang asli, secara konseptual kehidupan bangsa untuk 30 tahun ke depan ditata lagi.

Menurut Dimyati, mereka yang merasa bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa Indonesia lebih terfokus pada persoalan hari ini, kepentingan kelompok, golongan, dan partai politik sehingga kepentingan rakyat dan bangsa ke depan makin tersisih. Diakui, saat ini dibahas konsep rancangan pembangunan jangka panjang nasional. ''Namun jangan disebut rancangan pembangunan nasional, tetapi seharusnya rancangan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).'' (G17-46n)