YOGYAKARTA - Dua per tiga dari beasiswa Australian Development Scholarship (ADS) dari Pemerintah Australia ditujukan untuk pegawai negeri, sedangkan sepertiganya untuk perorangan. Selain itu, 90 persen di antaranya untuk Master dan 10 persen untuk Doktor (PhD).

Hal itu dijelaskan oleh alumni ADS, Drs Agus Pramisinto MDA, yang juga Ketua Pengelola Program MAP (Magister Administrasi Publik) UGM, ketika berbicara dalam ADS Promo Presentation 2006 di ruang seminar MAP UGM di Sekip Yogyakarta, Sabtu (17/6).

Menurut Agus, tujuan khusus program ADS itu difokuskan kepada kebutuhan pengembangan SDM dalam instansi pemerintah ataupun swasta, berperan serta dalam meningkatkan dan memperkokoh pembangunan keorganisasian, memberikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan, serta memperkuat dan membangun hubungan positif antara Indonesia-Australia.

Karena itu, bagi pegawai negeri yang ingin mendaftar diperlukan izin dari Badan Kepegawaian Luar Negeri (BKLN), Pusdiklat, atau Rektor sebelum menyerahkan aplikasi. Sementara itu, dari perorangan (selain pegawai negeri) adalah yang bekerja di instansi/organisasi yang mempunyai kerja sama dengan AusAID.

Dijelaskannya, persyaratan umum untuk mendaftar adalah warga negara Indonesia (WNI), tidak akan menikah dengan seseorang yang memegang WN Australia atau memiliki hak menetap permanen, memenuhi persyaratan untuk mendapatkan visa, dan tidak menerima beasiswa lain.

Begitu pula tidak memiliki beasiswa dari Pemerintah Australia dalam 1 tahun terakhir, mendaftar untuk program studi penuh (bukan lanjutan), bersedia menerima beasiswa pada tahun yang ditawarkan, serta memenuhi persyaratan dari Universitas di Australia.

Disampaikan juga oleh Koordinator ADS Promo Presentation di Yogyakarta itu, biaya yang ditanggung oleh ADS adalah biaya sekolah, tiket pesawat pergi-pulang (PP), penelitian lapangan (kasus tertentu), uang saku saat pertama kali tiba di Australia, visa untuk keluarga, uang saku, asuransi kesehatan, dan biaya editorial/tutorial jika dibutuhkan.

''ADS juga menanggung biaya perjalanan pulang kampung setiap tahunnya (tetapi tidak berlaku bagi yang membawa serta keluarga, juga siswa dengan masa studi 1 tahun),'' tambahnya.

Sementara itu, kewajiban Pemerintah Indonesia adalah memberikan izin untuk mengikuti program English for Academic Purposes (EAP), menyediakan biaya perjalanan yang diperlukan ke kota di mana program EAP diadakan, menyediakan biaya untuk mengikuti tes kesehatan, mengurus paspor dan izin keimigrasian, serta menyediakan biaya perjalanan yang diperlukan ke airport yang dituju.

''Universitas yang dapat dipilih adalah seluruh universitas yang ada di Australia (39 universitas),'' paparnya. (P12-39h)