WASHINGTON - Kuartet Mediator Timur Tengah menyepakati skema bantuan untuk Palestina yang akan disalurkan tanpa melalui pemerintahan Hamas. Amerika Serikat, Uni Eropa, Perserikatan Bangsa-bangsa dan Rusia dalam pernyataan kemarin menyatakan, mereka mendukung mekanisme sementara sebagaimana diusulkan UE. Skema bantuan itu meliputi dana untuk sektor kesehatan dan prasarana umum. Kuartet mediator berharap donor-donor internasional termasuk Israel juga akan bersedia berkontribusi.

Skema bantuan darurat itu mencakup suplai untuk sektor kesehatan dan pembayaran kepada penyedia layanan kesehatan, prasarana umum termasuk bahan bakar, serta bantuan tunai untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat miskin.

Kesepakatan ini sudah diperkirakan akan tercapai setelah UE pada Jumat lalu setuju dengan rencana itu. Menlu AS Condoleezza Rice ketika itu juga mengatakan, Amerika sudah akan mendukung rencana itu.

Uni Eropa dan Amerika Serikat menghentikan bantuan ke Otoritas Palestina saat kelompok militan Islam Hamas memenangi pemilu parlemen Januari lalu. Pemerintahan Hamas menolak mengakui negara Israel dan tidak bersedia meredam aksi kekerasan.

Namun, UE dan AS bulan lalu menyatakan, diperlukan rencana darurat untuk menghindarkan Palestina terperosok ke dalam kekacauan.

''Pemerintah Otoritas Palestina harus terlebih dahulu melakukan tanggung jawabnya dengan menghormati kebutuhan dasar manusia, termasuk layanan kesehatan, manajemen fiskal yang tepat dan penyedian layanan publik,'' demikian pernyataan Kuartet.

Di Ramallah, pejabat Palestina tidak berkomentar banyak soal rencana bantuan darurat itu. ''Kami hanya berharap rencana itu segera dilaksanakan,'' kata ketua tim perunding Palestina Saeb Erekat.(rtr-gn-25)