JAKARTA-Pengelolaan utang yang dilakukan pemerintah mencerminkan stok utang cenderung menurun. Secara penerimaan utang bersih (netto), utang luar negeri tahun 2006 lebih rendah dibandingkan 2005.

Rasio stok utang dengan piutang Indonesia, cenderung menurun. Hal ini terlihat dengan menguatnya cadangan devisa hingga 44 miliar dolar AS per Juni 2006.

Menko Perekonomian Boediono mengatakan hal itu di Jakarta akhir pekan lalu. Diakuinya, meski mengambil pinjaman, pemerintah juga melaksanakan pembayaran. Bahkan untuk tahun 2006 ini, sebetulnya utang netto-nya tidak mengalami kenaikan, dengan catatan bila diamati lebih luas.

''Sebab bagaimanapun, keberutangan netto suatu negara adalah netto antara stok utang dengan stok piutang. Piutang kita ada lho,'' jelasnya.

Dikatakan, piutang Indonesia ditempatkan dalam Surat Utang Pemerintah Amerika Serikat (US Treasury). Dari data yang ada, pada 2005, pemerintah menerima utang Rp 31,6 triliun , sedangkan yang dibayar Rp 36,3 triliun.

Dalam APBN 2006, rencana penarikan utang luar negeri sebesar Rp 35,1 triliun, sedangkan beban pembayaran cicilan pokok utang mencapai Rp 63,5 triliun. Tahun ini beban pengeluaran pemerintah bertambah dan mendorong kenaikan defisit anggaran.

Dia juga menjelaskan, pinjaman yang ditawarkan Consultative Group on Indonesia (CGI) lebih murah, karena di dalamnya terdapat hibah sebagai alternatif pembiayaan dalam APBN.

Bunga Utang

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Hafiz Zawawi meminta pemerintah mengkaji dan merestrukturisasi pembayaran bunga utang dalam negeri sebesar Rp 60 triliun agar dapat menghemat anggaran sebesar Rp 5-15 triliun. Penghematan dana itu dapat dialokasikan untuk rehabilitasi Yogyakarta dan Jawa Tengah, pendidikan dan infrastruktur.

Menurut dia, permintaan mengkaji pembayaran bunga utang dalam negeri itu datang dari Panitia Anggaran DPR saat pembicaraan awal RAPBN 2007.

''Pemerintah diminta tidak over budget dalam menilai kebutuhan rekonstruksi dan rehabilitasi Yogya dan Jawa Tengah. Selain itu, sumber pendanaannya tidak boleh berasal dari pinjaman luar negeri,'' jelasnya.

Sebagaimana pernah diberitakan, Panitia Anggaran DPR mengusulkan anggaran rekonstruksi dan rehabilitasi Yogyakarta-Klaten untuk tahun 2006 sebesar Rp 5 triliun dan 2007 sebesar Rp 6,7 triliun.

DPR berharap beban anggaran terbesar untuk rekonstruksi dan rehabilitasi Yogyakarta-Jateng dialokasikan tahun ini agar proses pemulihan dapat dilakukan segera. Sedangkan yang diusulkan pemerintah lebih besar pada tahun depan. Yakni tahun 2006 sebesar Rp 3,5 triliun dan 2007 sebesar Rp 8,2 triliun.

Terungkap, untuk RAPBN 2007 telah diperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 2,7 triliun. Sementara kekurangan Rp 4 triliun, untuk memenuhi alokasi Rp 6,7 triliun, diharapkan dari penghematan pembayaran utang dalam negeri tadi.

Sementara hingga Mei 2006, total Surat Utang Negara tercatat sebesar Rp 675,9 triliun yang terdiri atas Rp 405,2 triliun dari obligasi negara dalam negeri, surat utang ke Bank Indonesia Rp 221,03 triliun dan obligasi negara luar negeri sebesar 5,5 miliar dolar AS.(bn-33)