SOLO - Pemkot Surakarta tetap tidak akan memberikan kompensasi atas pendirian pasar klithikan di Silir, Semanggi, Kecamatan Pasarkliwon meski warga sekitar mengancam akan menggelar demo jika permintaan mereka tidak dipenuhi. Warga RT 1, 2, 3, 4, 5 di wilayah RW 6 memberi deadline 15 Juni ini atas permohonan tertulis yang disampaikan ke Pemkot, Rabu (7/6).

Wakil Wali Kota (Wawali) FX Hadi Rudyatmo mengemukakan, pendirian pasar di utara kawasan eks resosialisasi Silir itu akan berdampak positif, terutama pemberdayaan ekonomi warga sekitar. Karena itu, tidak proporsional jika warga justru meminta kompensasi atas pendirian pasar klithikan.

"Justru keberadaan pasar itu akan menjadikan kawasan itu ramai dan dikunjungi banyak orang. Semestinya, warga senang karena diuntungkan kondisi itu bukannya meminta kompensasi," ujar Rudy, kemarin.

Surat ditandatangani lima letua RT di wilayah RW 6, yaitu Ketua RT 1 Suwito, Ketua RT 2 Kuwat Budiyono, Ketua RT 3 Suratno, Ketua RT 4 Budi Hartoyo, Ketua RT 5 Sariyono, dan Ketua RW 6 Tri Hadi Priyono.

Warga hingga kemarin terus menunggu jawaban dari Pemkot. "Akan tetapi ternyata setelah ditunggu-tunggu warga, jawaban atas permohonan tersebut kurang mendapat tanggapan serius dari Pemkot. Bahkan, warga menjadi berprasangka bahwa permohonan tersebut telah diabaikan," ungkap Sugiarto mengutip isi proposal permohonan.

Bukan PKL

Yang menimbulkan keresahan, sambungnya, warga juga mulai mendengar isu soal penjualan sebagian kios-kios kepada masyarakat yang bukan PKL. Ini dinilai menyakiti hati warga lantaran dari 1.018 kios yang dibangun 29 di antaranya masih sisa. Kios tersebut untuk 989 PKL Banjarsari.

Ketua RW 6 Tri Hadi Priyono menyebutkan, warga akan melakukan aksi untuk menyampaikan aspirasi seperti yang diajukan dalam permohonan.

Permintaan kompensasi, ujar dia, lantaran beroperasinya pasar klithikan akan diikuti sejumlah persoalan. Warga juga yang akan menerima imbasnya. Selain itu, kebanyakan PKL justru bukan asli Solo.

Wawali menekankan, Pemkot tidak berkewajiban memberikan kompensasi kepada warga. Apalagi, lahan untuk membangun berstatus hak pakai Pemkot. "Kecuali kalau kami menggusur warga, kompensasi harus diberikan. Namun, ini kan tidak. Status lahan pun hak pakai Pemkot. Jadi, kenapa harus ada kompensasi? Kami tidak suka diancam-ancam seperti itu," tegas Rudy, begitu dia biasa disapa. (G13-50j)