MAGELANG - Penyebab munculnya perlawanan dari wajib pajak adalah sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat. Juga sistem kontrol yang tidak baik. "Ini salah satu pesoalan yang sulit diselesaikan dan akan memengaruhi bidang-bidang yang lain," kata Sutarjo MSi, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Magelang (UMM), Rabu (14/6).

Dalam seminar perpajakan yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi PTS itu, dia mengatakan, pengelakan atau perlawanan wajib pajak itu akan mengakibatkan kenaikan tarif pajak dan penambahan objek pajak.

Dalam bidang ekonomi, persaingan menjadi kurang sehat, perputaran roda ekonomi stagnan, dan modal kerja berhenti karena tidak berani berinvestasi. "Kondisi itu akan melahirkan penipu-penipu ulung," katanya.

Berbagai Kendala

Aris Nugroho Msi, Kepala Subpendapatan Asli Daerah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Magelang, mengemukakan, masih ada berbagai kendala dalam pengelolaan pajak di lapangan.

Ada indikasi terjadi manipulasi pajak, baik dari wajib pajak maupun instansi terkait. Akibatnya, akurasi data pajak dan kesadaran wajib pajak masih rendah. Selain itu, juga kurangnya sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang bersalah.

Kadarisman dari Kantor Pelayanan Pajak Magelang memaparkan, penyelundupan pajak menurut Pasal 38 dan 39 UU No 6 Tahun 1983 std UU No 16 Tahun 2000 meliputi, antara lain, kealpaan dan kesengajaan untuk tidak mau mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.(pr-66)