logo SUARA MERDEKA
Line
Rabu, 07 Juni 2006 WACANA
Line

Fleksibilitas, Pancasila Era Reformasi

  • Oleh MT Arifin

Menurut Panitia Lima (Bung Hatta, Subardjo, Maramis, Sunarjo, Pringgodigdo) Pancasila dapat dipahami bukan hanya dengan membaca teksnya, melainkan dengan mempelajari terjadinya teks itu. Fleksibilitas Pancasila yang akan mampu membingkai nasionalisme menjadi sebagai aset penting bagi kehidupan era ini, sebab anekaragam sosial dan kemajemukan budaya (agama, suku, geografis, pengalaman sejarah) dan kehidupan paradoks butuh ''kesadaran bersama yang baru secara rohaniah'' sebagai bangsa.

TAK salah pendapat jika Pancasila pada era reformasi terkesan kurang menarik. Pada saat Orde Baru terpuruk, perubahan telah menggulirkan polemik termasuk terhadap Pancasila yang pada waktu itu menjadi legitimasi politik penguasa di samping wahana kontrol masyarakat ke sikap yang monolitik. Apa itu penataran P4, atau Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam hidup bermasyarakat-berbangsa-bernegara.

Hegemoni kekuasaan memunculkan gugatan. Sebenarnya yang dipersoalkan bukan Pancasila melainkan klaim monopoli penguasa atas Pancasila. Kebiasaan masyarakat membongkar fondasi dan simbol kekuasaan merupakan kelaziman pada setiap pergantian rezim.

Jika mencermati keberadaan Pancasila dalam kehidupan politik yang banyak mengalami perubahan konstitusional dan rezim kekuasaan (1945 - 1978) Pancasila selalu dipertahankan. Menurut Yamin (1959), hal demikian memperlihatkan Pancasila mengandung kenyataan yang hidup dan tumbuh dalam sanubari orang per orang dalam masyarakat, sehingga Pancasila selalu dipertahankan oleh rakyat Indonesia yang mendukung tiap-tiap negara nasional yang lahir di atas bumi tumpah darah Indonesia. Dengan Pancasila rakyat Indonesia telah bersatu dalam revolusi dan dalam perjuangan sejak hari proklamasi. Pancasila merupakan kristalisasi daripada intisari perjuangan kemerdekaan nasional di abad ke-20.

Kekuatan Kompromi

Menurut Panitia Lima (Bung Hatta, Subardjo, Maramis, Sunarjo, Pringgodigdo) Pancasila dapat dipahami bukan hanya dengan membaca teksnya, melainkan dengan mempelajari terjadinya teks itu. Menurut Bung Hatta dkk pencarian dasar dan tujuan negara Indonesia disesuaikan kenyataan struktur sosialnya agar negara dapat berdiri kokoh kuat untuk bertumbuh sebagai ruang gerak bagi rakyat dengan ciri kepribadiannya.

Seperti dinyatakan Yamin dalam rapat besar BPUPKI 29 Mei 1945. Pancasila adalah untuk negara Indonesia sehingga dalam menyelidiki bahan-bahannya harus dengan memperhatikan masalah, soal-soal dan keadaan istimewa di seluruh keadaan di segala pulau, dengan pikiran yang sudah meminum air persatuan Indonesia. Mendirikan negara atas keinsyafan akan pengetahuan yang luas dan lebar tentang seluruh Indonesia.

Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945 menyebutnya sebagai filosofi dasar dari Indonesia Merdeka, yakni fundamen, filsafat, pikiran, jiwa atau hasrat yang sedalam-dalamnya, untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka dalam pengertian political independence . Ini persetujuan faham untuk mencari persatuan yang semua setuju untuk mendirikan suatu negara ''semua buat semua''. Satu Negara Kebangsaan Indonesia dalam artian nationale staat yang syaratnya kehendak akan bersatu (le desir d'entre ensemble).

Atas petunjuk teman ahli bahasa, Soekarno menyebut dasar itu Pancasila. Artinya asas atau dasar, yang di atas kelima dasar itulah didirikan negara Indonesia. Stenografisch verslag dari pidato itu diterbitkan Oesaha Penerbitan Goentoer (Jogjakarta, 1947), dengan judul ''Lahirnya Pantjasila''.

Dalam pidato promosi honoris causa ilmu hukum Senat Universitas Negeri Gadjah Mada terhadap Soekarno 19 September 1951, dinyatakan Soekarno adalah pencipta Pancasila, dalam pengertian yang untuk pertama kalinya melahirkan dan mengusulkan Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia merdeka dan berdaulat pada hari tgl 1 Juni 1945 di BPUPKI, yang merupakan suatu beginsel yang menjadi dasar negara Indonesia.

Panitia 9 yang membahasnya, menyepakati satu modus, satu persetujuan, antara pihak Islam dengan pihak kebangsaan, yang termaktub di dalam satu rancangan preambul hukum dasar.

Usulan yang merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara dan menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk memproklamasikan Indonesia Merdeka; teks ini oleh Yamin disebut Piagam Djakarta.

Untuk menjaga persatuan dan keutuhan seluruh wilayah Indonesia, musyawarah mengeluarkan ''beberapa kalimat'' dari rancangan, yang hasil revisinya disahkan PPKI menjadi Pembukaan UUD Pertimbangan ''persatuan wilayah'' dalam menyusun dasar negara berdasar wacana kemajemukan merupakan suatu bukti kearifan dari para pendiri negara.

Indonesia pada dasarnya terdiri dari masyarakat dengan budaya-budaya suku bangsa lokal yang hanya sedikit berhubungan satu dengan yang lain, memperlihatkan tampilan dari ciri masyarakat majemuk.

Untuk menghindarkan paham provinsial, dibutuhkan persatuan yang memiliki konteks kebudayaan agar nasionalisme tidak menjadi chauvinisme; kehidupan budaya lebih mudah berkembang dalam hubungan ketatanegaraan yang bersifat mempersatukan, tanpa harus menghasilkan budaya tunggal. Juga proses pemaduan unsur luar: pemerintah, pendidikan, lalu lintas, migrasi, birokrasi kepegawaian, perdagangan, serta sentuhan budaya Barat kepada tradisi pribumi. Keanekaragaman tidak menjadi penghambat manakala didasarkan atas kesadaran penduduk seluruh negeri tentang kehidupan dalam tanah air yang sama, dengan bahasa Melayu sebagai penghubungnya. Cita-cita hendak menegakkan bangsa sebagai dasar pembentukan suatu persatuan ''anak negeri'' dilakukan dengan mengubah Nusantara sebagai bangsa - budaya menjadi bangsa - negara; unsur-unsurnya inheren dalam Pancasila, dirupakan ''Bhinneka Tunggal Ika''.

Asas Peradaban

Kesetaraan Pancasila dalam kehidupan majemuk diperlihatkan oleh sila-silanya sebagai asas peradaban, sehingga serba mencakup perkembangan dan pengalaman masyarakat Indonesia (sebagaimana dalam adat istiadat dan kebudayaan dalam arti luas). Dengan Pancasila sebagai hasil kompromi tentang inti kesamaan dari pendapat-pendapat yang saling bertemu, Notonagoro menyitir, tiap-tiap pihak bagi diri sendiri dapat memberi isi kepada Pancasila, yang dikehendaki, asal saja pihak semuanya senantiasa tidak mengusik-usik inti-isi yang merupakan kesatuan kompromi Pancasila merupakan asas damai, asas kesatuan dalam pergaulan perseorangan, pergaulan nasional dan pergaulan dunia. Ini merupakan sikap sosial yang lebih bersifat homogen karena proses derajat integrasi yang semakin tinggi berdasar kerangka sistem nasional, dengan Pancasila sebagai budaya normatifnya.

Menurut Sartono Kartodirdjo, Pancasila akan menjadi penentu dalam orientasi tujuan sistem sosial - politik, kelembagaan dan kaidah-kaidah pola kehidupan, yang bukan hanya menjadi faktor determinan, juga sebagai payung ideologis bagi pelbagai unsur dalam masyarakat yang bersifat majemuk.

Paradoks dan Fleksibelitas

Pelbagai krisis dan konfrontasi internasional yang menyangkut pelbagai pilihan sistem ideologis, memainkan peranan yang besar dalam membangkitkan kesadaran akan kesatuan nasional dan nilai-nilai nasional. Pelbagai krisis dan intervensi kaum kolonialis membangkitkan patriotisme yang membawa ekses sentimen-sentimen xenophobia, dengan meluasnya sikap skeptis, tidak ada toleransi (terhadap perbedaan pandangan) dan konservatisme, di samping rasa curiga terhadap pihak lain baik domestik maupun pihak asing.

Patriotisme berkaitan dengan loyalitas dan identifikasi warga kepada negara dan sistem kekuasaan, yakni proses perluasan hak dan kewajiban dengan memobilisasikan dan mempengaruhi warga negara untuk bersumpah setia kepada negara dan bangsa, serta mendukung dan membela UUD dan hukum. Keadaan itu memposisikan Pancasila tidak toleran terhadap perbedaan-perbedaan, di samping pilihan sistem ideologi dan konflik-konflik Konstituante.

Dekrit Presiden menempatkan Pancasila - Manipol-Usdek menjadi satu konsepsi progresif ideologi sebagai ''alat perjuangan bangsa Indonesia'', disamping revolusi dan pimpinan nasional. Kesatuan itu dianggap sebagai hukum universal, yang disebut konsepsi RIL (Revolution, Ideology, Leadership) atau Re-So-Pim (Revolusi, Sosialisme, Pimpinan Nasional). Posisi kuat presiden dalam UUD 1945 menjadi pangkal tolak untuk mengubah struktur dan sistem politik. Pancasila semakin represif dan melahirkan kultus individu, sedang Demokrasi Terpimpin dianggap organized democracy akibat pelaksanaan Pancasila. Ini berakhir dengan tragedi politik 1965.

Era Orde Baru ditandai politik pembangunan untuk menggerakkan masyarakat menuju pertumbuhan. Salah satu faktor yang diperlukan untuk pembangunan dan demokrasi Pancasila adalah manusia yang modern. Strategi ditempuh dengan membentuk unsur-unsur kepribadian manusia Indonesia yang dituntut kehidupan modern, yakni yang aktif, yang terbuka pada gagasan-gagasan baru, berpendidikan dan mampu memiliki kemampuan menyusun rencana ke depan.

Karakter nasional disamakan dengan struktur kepribadian, yang dikembangkan melalui pendidikan moral Pancasila yang menyeluruh dan tersebar luas. Yang menyosialisasikan nilai-nilai bersama berdasar Pancasila, sebagai suatu kriteria yang mengandung makna tentang ideal, tujuan norma dan standar, yang diwujudkan dalam dua tataran nilai, yakni tata nilai ideal dan tata nilai yang berperan sebagai pedoman tingkah laku.

Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru sama-sama memonopoli makna Pancasila, dengan memperalat untuk kekuasaan dan legitimasi politik, tak -fleksibel terhadap kemajemukan dan kompromi. Ini tidak realistik. Demokrasi Terpimpin lebih mengarah model politik yang tak-imbang dengan ekonomi, berakibat pemberontakan Orde Baru lebih mengarahkan pembangunan ekonomi yang tak -imbang dengan kebebasan politik, berakibat revolusi - sosial. Ini pengalaman yang harus disadari era reformasi. Revitalisasi Pancasila yang fleksibel terhadap kemajemukan, keseimbangan (politik dan ekonomi) dan kompromi, sangat penting.

Pancasila sebagai asas kerohanian dibutuhkan era ini yang karakternya memperlihatkan euforia keanekaragaman dan kejamemukan dengan corak paradoks (nilai-nilai budaya yang mengontrol) serta ketegangan antara kesadaran individualisme dan kolektivisme dalam penyesuaian (dimana individualisme tanpa kolektivisme akan merusak sedang kolektivisme tanpa individualisme akan menghancurkan).

Fleksibilitas Pancasila yang akan mampu membingkai nasionalisme menjadi sebagai aset penting bagi kehidupan era ini, sebab anekaragam sosial dan kemajemukan budaya (agama, suku, geografis, pengalaman sejarah) dan kehidupan paradoks butuh ''kesadaran bersama yang baru secara rohaniah'' sebagai bangsa. (11).

--- Drs MT Arifin, MSi, dosen dan budayawan


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana
  Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA