PEKALONGAN - Sebanyak 1.500-an orang yang tergabung dalam forum komunikasi warga NU Kota Pekalongan menuntut agar Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan. Masalahnya, organisasi tersebut dianggap telah merusak demokrasi di Indonesia. Sebab, mereka tega mengusir Gus Dur, yang menjadi figur bapak demokrasi, ketika berada di Purwakarta beberapa waktu lalu.

''Indonesia adalah negara demokrasi, sehingga jika terjadi perbedaan pendapat sebaiknya dimusyawarahkan, jangan langsung bertindak yang menyakitkan perasaan seseorang,'' ujar Arief Himawan SH, Kepala Satkorcab Banser ketika menggelar aksi solidaritas nasional mengenai peristiwa gempa bumi, di lapangan Mataram, kemarin.

Selanjutnya dia menambahkan, sebagai bentuk penolakan adanya FPI, forum komunikasi warga NU mengeluarkan pernyataan sikap. Sebagai salah satu elemen bangsa, mereka bertekad untuk setia serta mendukung pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan bangsa, khususnya di Kota Pekalongan.

Selain itu, Polri sebagai aparat penegak hukum diharapkan tidak membiarkan segala bentuk premanisme dan radikalisme yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa, apalagi menggunakan kedok keagamaan yang justru meresahkan masyarakat.

''Demi tegaknya demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45, kami menuntut agar pemerintah membubarkan segera kelompok anarkis dan premanise dari semua pihak golongan apa pun,'' kata dia.

Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Pekalongan, Masykur Makmun mengungkapkan, untuk tegaknya demokrasi diperlukan rasa saling menghormati dan menghargai orang lain.

Melukai Demokrasi

''Itu namanya telah melukai demokrasi di Indonesia. Jika tidak bisa berdemokrasi, mereka pindah saja ke negara lain, karena akan merusak tatanan Indonesia ke depan,'' tegas dia.

Usai melakukan kegiatan itu, mereka berjalan kaki dari Lapangan Mataram menuju ke Mapolresta Pekalongan. Di tempat itu, warga NU beraudensi dengan Kapolresta Pekalongan AKBP Drs Agus Dwi Saputro.

Kapolresta akan mendukung sepenuhnya tuntutan warga NU tentang penegakan demokrasi hukum dan demokrasi di wilayah kerjanya. Namun terkait dengan tuntutan pembubaran FPI, pihaknya tidak berwenang.

Sementara itu, Ketua FPI Pekalongan Abu Ayyash ketika akan dikonfirmasi Suara Merdeka terkait masalah tersebut tidak berada di tempat.

Saat dihubungi beberapa kali, telepon selulernya tidak aktif.(H4-17)