KLATEN - Pelaksanaan ujian SD muatan lokal yang belum berhasil diselesaikan karena terjadi gempa berkekuatan 5,9 skala Richter, tak perlu dipaksakan. Korban yang masih trauma tak perlu mengikuti ujian. Nilai bisa diganti dengan nilai ulangan-ulangan harian.

''Berdasar arahan dalam rakor Mendiknas, ujian SD tak usah dipaksakan karena tinggal muatan lokal. Itu juga bisa diganti dengan nilai ulangan,'' tutur Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Klaten Drs Djoko Sutrisno, kemarin.

Perlakuan khusus juga akan diberikan kepada siswa SMP dan SMA yang berasal dari kawasan korban gempa, walau sekolahnya tak ikut roboh.

''Di SMP 1 atau SMA 1 yang berada di kawasan nonbencana dan aktivitas sekolah bisa berjalan seperti biasa, siswa dari daerah korban gempa juga akan mendapat perlakuan khusus,'' ujar Djoko.

Berdasar data dari Dinas P dan K Klaten, jumlah sekolah yang roboh akibat gempa meliputi 45 SD dan 1 SMP. Sementara sekolah yang rusak parah dan tak bisa ditempati, terdiri atas 180 SD, 19 SMP/ MTs, 5 SMA/MA, dan 7 SMK.

Sebelum gedung sekolah diperbaiki secara permanen, perlu didirikan sekolah darurat. Karena itu, dibutuhkan banyak tenda untuk menampung siswa. Selain itu, siswa juga akan ditempatkan di sekolah lain yang masih baik.

''SMA Gantiwarno bisa menempati SMP 3 Gantiwarno, bisa SMP-nya masuk pagi, SMA-nya masuk siang. SMP 1 Prambanan bisa memakai bangunan SMK Rama Wijaya secara bergiliran,'' tegas dia.

Dia berharap, dalam enam bulan, sekolah baru sudah berdiri sehingga proses belajar mengajar bisa berjalan lancar. Meski demikian, pendirian sekolah darurat tetap menjadi prioritas utama menjelang ujian semester.

''Kami juga harus memikirkan persiapan tahun ajaran baru yang akan dimulai 17 Juli nanti, termasuk penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah yang roboh. Kami harus menyosialisasikan bahwa untuk sementara, sekolah berada di tenda,'' ujarnya.

Butuh Rp 500 M

Perbaikan gedung sekolah yang roboh dan ruang kelas rusak akibat gempa, diperkirakan membutuhkan dana Rp 500 miliar.

Anggota Komisi X DPR-RI Munawar Sholeh menyatakan, dana sebanyak itu untuk perbaikan gedung SD-SLTA di Jateng dan DIY.

''Kebutuhan dalam proses kegiatan belajar mengajar (KBM) siswa tidak hanya gedung. Peserta didik juga membutuhkan buku, laboratorium, dan sarana lain, sehingga bisa jadi dana tersebut masih kurang,'' ungkap dia.(F5,H7, G17-60m)