YOGYAKARTA- Setelah berjalan empat hari, Pemprov DIY Jumat kemarin (2/6) menghentikan penyaluran bantuan beras secara langsung kepada para korban gempa yang dibagikan di Bangsal Wiyata Praja, Kepatihan.

''Ini bukan karena stok beras habis, malainkan didekatkan ke lingkup kecamatan,'' kata Kepala Dinas Sosial Pemprov DIY, Drs A Riswanto.

Selain itu, penghentian tersebut karena penyaluran seperti itu dinilai tidak efektif dan tidak tepat sasaran. ''Hari pertama dan kedua memang efektif dan tepat sasaran, penerimanya para korban. Namun hari ketiga dan keempat terdapat hal-hal yang tidak pas pada sasaran, karena itu dihentikan.''

Riswanto menuturkan, penyaluran bantuan dipusatkan di 31 titik terbanyak di Kabupaten Bantul, dengan menggunakan truk dan helikopter. ''Heli digunakan untuk mengedrop bantuan di wilayah yang jalurnya sulit dan daerah-daerah terisolasi. Tugas kami membantu Satlak di kabupaten,'' ujarnya.

Belum Menjamin

Meski sudah menggunakan helikopter, dia belum berani menjamin bantuan sudah merata diterima para korban di semua daerah, khususnya wilayah yang terisolasi. Dia mengimbau bagi korban yang belum menerima bantuan supaya proaktif mendatangi desa ataupun kecamatan.

Ditanya mengenai permintaan Wapres Jusuf Kalla agar para korban dalam meminta bantuan tidak perlu menunjukkan KTP, Riswanto mengatakan, KTP hanya sebagai bukti bahwa dia benar-benar penduduk DIY.

Namun penggunaan alat bukti tersebut fleksibel. Artinya, jika KTP-nya hilang saat mengungsi atau berada di dalam rumah yang ambruk, pasti akan diberikan bantuan.

Riswanto meminta aparat di tingkat kecamatan dan desa harus memperhatikan dengan teliti supaya penyalurannya sampai kepada para korban. Sebab, mereka yang tahu pasti warganya membutuhkan bantuan.

Setelah Bangsal Wiyata Praja tidak digunakan lagi sebagai lokasi penyaluran beras, kini ganti dimanfaatkan sebagai tempat menaikkan berbagai macam bantuan ke atas truk dan selanjutnya didistribusikan ke berbagai kecamatan. Pekerjaan itu dilakukan para relawan dibantu polisi. (P60-39s)