SEMARANG - Keinginan Wali Kota Sukawi Sutarip membongkar Pasar Johar, kali ini agaknya benar-benar serius. Dia menegaskan, akan segera membentuk tim independen, meliputi tim teknik dan tim ekonomi.

Sementara itu, niat tersebut tetap mendapat tentangan dari sejumlah pakar, Dewan Pertimbangan Pembangunan Kota (DP2K), dan pedagang. Pembentukan tim independen dari pakar yang tidak menolak pembongkaran, dinilai memaksakan kehendak. Bahkan, pedagang mengeluarkan enam petisi berisi penolakan.

Wali Kota, para petinggi Pemkot, dan Wakil Ketua DPRD Bambang Raya, Kamis (1/6), mengunjungi Pasar Johar. Pada kesempatan itu, Sukawi menunjukkan sejumlah titik yang menjadi alasan pembongkaran. Pada sejumlah atap dan dinding misalnya, banyak kabel yang terurai sehingga rawan kebakaran. Dia juga menunjukkan beberapa lantai yang sudah miring dan atap yang hampir menyentuh kepala pengunjung.

''Gedung ini terlalu tua. Nanti harus ada kajian teknik untuk seluruh konstruksi. Saya minta Bappeda membentuk tim independen. Bagaimanapun Johar tetap harus dibongkar dan direnovasi. Pembangunan ini tidak ada kepentingan apa pun,'' tegas dia kepada wartawan.

Pembentukan tim independen merupakan tim yang berbeda dari tim pengkaji yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Nomor 646.05/268 tanggal 28 November 2005. Tim sebelumnya terdiri atas pakar lingkungan, teknik, ekonomi, dan semua elemen yang terlibat. Namun, sebagian besar pakar yang terlibat kemudian menolak pembongkaran dan merasa dilangkahi dengan pernyataan Wali Kota yang berubah-ubah tentang Johar. Bahkan, Ketua DP2K Prof Ir Eko Budihardjo MSc mengancam mundur bila bangunan itu dibongkar.

Tidak Strategis

Peneliti ekonomi Undip FX Sugiyanto yang juga anggota DP2K mengatakan, pembentukan tim independen justru mengesankan Wali Kota memaksakan kehendak. Posisi tim baru itu dinilai tidak strategis, karena hanya untuk menanggapi pihak-pihak yang tidak setuju dengan pembongkaran.

Mengenai pernyataan Wali Kota yang beberapa kali bertolak belakang soal Johar, dia mengungkapkan, mestinya perlu ada jaminan tertulis. Dengan demikian, ada kepastian tentang nasib warisan budaya itu.

Pendapat senada diungkapkan Prof Ir Eko Budihardjo MSc yang mendesak agar Wali Kota tegas dalam menetapkan keputusan. Dia tetap bersikukuh akan mundur dari DP2K jika pembongkaran itu benar-benar dilakukan. Mantan Rektor Undip ini juga mengatakan akan merasa berdosa bila turut menyetujui pembongkaran.

DPD Himpunan Ahli Perawatan Bangunan Indonesia (HAPBI) Jateng juga meminta Pemkot tidak gegabah menetukan langkah, terkait dengan persoalan Pasar Johar. Sebab, sebagai bangunan cagar budaya, memerlukan studi mendalam. Humas HAPBI Jateng Epri Widiangkoro mempertanyakan pernyataan bahwa kondisi pasar itu telah rapuh.

Sementara itu, Paguyuban Pedagang Pasar Johar (P3J) sepakat mengeluarkan enam petisi yang tujuannya menolak rencana pembongkaran. Bila Wali Kota melanggar kesepakatan, pedagang mengancam akan menolak dengan mendatangkan massa ke Balai Kota.

Ke-6 kesepakatan ini dihasilkan setelah 20 orang perwakilan pedagang mulai dari Johar utara, Johar tengah, dan Johar Selatan bertemu bersama di sebuah toko di Jalan Pedamaran, Kompleks Pasar Johar. Wakil Ketua P3J Muhazin mengutarakan, pertemuan ini dilakukan setelah Wali Kota mengeluarkan pernyataan pembongkaran, yang membuat seluruh pedagang resah.(H12,H6,dky,H23,H22-37v)