Nasional
Senin, 29 Mei 2006 : 13.29 WIB
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pemerintah Didesak Hentikan Ekspor Pasir ke Singapura
Jakarta, CyberNews. Pemerintah didesak segera menghentikan pihak-pihak yang melakukan eksploitasi dan ekspor pasir laut dan pasir darat, khususnya ke Singapura. Selanjutnya Pemerintah diminta mengusut dan mengadili pihak yang terkait sesuai ketentuan hukum yang ada.

Koordinator Nasional Dewan Harian Nasional 1945 Dr Ir Pandji R Hadinoto MH mengungkapkan hal itu dalam keterangan pers kepada SM CyberNews, Selasa (29/5). Kata dia, desakan itu merupakan hasil ketetapan lokakarya yang diselenggarakan DHN45 dengan tema “Pembinaan Ketahanan Masyarakat Pulau-Pulau Terluar Melalui Peningkatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan Dan Cinta Tanah Air” pada 21-26 Mei lalu.

Pandji mengungkapkan, DHN45 mendesak pemerintah untuk melakukan perubahan orientasi kebijakan pembangunan dari orientasi pembangunan berbasis daratan (land based oriented) ke orientasi pembangunan berbasis kepulauan (archipelagic based oriented). "Untuk itu perlu ditetapkan pulau-pulau terluar sebagai rangkaian pulau-pulau yang merupakan patokan pulau-pulau pita pengamanan nasional (national security belt)," katanya.

DHN45, kata dia, juga mendesak pemerintah pusat dan daerah serta elemen masyarakat untuk melakukan pemberdayaan di bidang perekonomian kepada masyarakat di pulau-pulau terluar dan terdepan serta pulau-pulau kecil lainnya, baik di bidang pembinaan kemampuan, pembiayaan, penyediaan sarana dan prasarana penunjang serta akses komunikasi dan informasi.

"Kami mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk mengeluarkan kebijakan tentang pelestarian hutan mangrove dan rehabilitasi terhadap lingkungan di pulau-pulau terluar dan terdepan serta pulau-pulau kecil lainnya," ujar Pandji.

Pemerintah juga didesak DHN45 agar mengeluarkan kebijakan transmigrasi nelayan tradisional terpadu untuk mengisi pulau-pulau terluar dan terdepan. Melakukan peningkatan sarana dan prasarana TNI dan Polri dalam rangka peningkatan sistem pertahanan dan keamanan terutama berkaitan dengan pengawalan pulau-pulau terdepan dan terluar.

"Pemerintah juga perlu memasukkan pelajaran kebaharian, kemaritiman, wawasan kebangsaan dan cinta tanah air dalam kurikulum pendidikan nasional," demikian Pandji.Hadinoto.

( imam m djuki/cn05 )
  Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA All rights reserved. No reproduction or republication without written permission