logo SUARA MERDEKA
Line
Senin, 29 Mei 2006 NASIONAL
Line

GEMA GEDUNG BERLIAN

Pelaksanaan PP No 72/2005 Masih Terganjal

MESKI Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa telah diberlakukan, sebagian besar kabupaten dan desa di Jawa Tengah belum siap melaksanakan peraturan tersebut.

Ketidaksiapan itu terutama karena daerah tidak mampu dalam pembiayaan dan penyediaan peraturan daerah (perda). Kunjungan kerja Komisi A DPRD Jateng ke Kabupaten Semarang dan Karanganyar pekan lalu menemukan sejumlah ketidaksiapan itu.

Anggota Komisi A dari FPPP, Muhammad Syahir SH, mengemukakan, untuk melaksanakan PP itu, sejumlah pemerintah kabupaten terganjal dengan belum turunnya keputusan menteri dalam negeri yang berfungsi sebagai petunjuk teknis bagi penyusunan perda. Padahal perda-perda yang perlu diselesaikan cukup banyak. Ia mencontohkan Perda Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Perda Pemilihan Kepala Desa, Perda Perangkat Desa, dan Perda BUMDes.

Melihat realitas seperti itu, anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah, A Fikri Faqih berpendapat, sebaiknya Pemprov segera memfasilitasi proses akselerasi pelaksanaan PP tersebut.

''Di Karanganyar, dari 160 desa, terdapat 51 desa yang kas desanya minim sehingga tidak mampu untuk melakukan penggajian perangkat desanya,'' tutur Fikri.

Di samping itu, jumlah perda yang sudah dihasilkan untuk menunjang pelaksanaan PP No 72 Tahun 2005 masih sangat sedikit. Padahal untuk melaksanakan peraturan itu diperlukan setidak-tidaknya 14 perda. ''Kenyataannya, sampai saat ini banyak kabupaten yang belum mempunyai perangkat perda yang memadai,'' tegas dia.

Empat Perda

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mencontohkan Kabupaten Semarang yang baru memiliki empat perda yang telah disahkan. Di Karanganyar baru terdapat delapan rancangan perda dan baru satu raperda yang sedang dikonsultasikan kepada publik.

Menurut dia, kalau hal itu dibiarkan berlarut-larut, dikhawatirkan pelaksanaan PP itu akan mengalami kemoloran, di sisi lain pelayanan kepada warga harus tetap dilaksanakan.

Fikri juga mengatakan, dalam PP 72 Tahun 2005 itu terdapat tugas yang harus dilaksanakan oleh Pemprov. Pada Pasal 100 PP itu terdapat sembilan hal, di antaranya menetapkan bantuan Pemprov kepada pemerintah desa, melakukan fasilitasi dan pengawasan pemerintah desa, pendidikan dan pelatihan untuk desa di tingkat provinsi, penghargaan terhadap desa yang berprestasi, dan melakukan upaya untuk akselesari desa dalam pelaksanaan PP.

''Bagi kami, semua item tersebut harus dilaksanakan segera. Jika tidak, maka PP tersebut justru akan menghambat kemajuan desa,'' tambah Fikri.(Jamal al Ashari-41n)


Berita Utama | Ekonomi | Internasional | Olahraga
Semarang | Sala | Pantura | Muria | Kedu & DIY | Banyumas
Budaya | Wacana | Ragam
Cybernews | Berita Kemarin

Copyright© 1996-2004 SUARA MERDEKA