PATI - Bantuan korban banjir di Pati Rp 1,5 miliar lebih, hingga saat ini diduga keras belum dipertanggungjawabkan pihak yang menangani masalah itu. Padahal, penggunaan alokasi dana untuk kepentingan tanggap darurat tersebut mendahului penetapan APBD 2006.

Anggota DPRD Suharto GL SH menyinyalir hal itu, setelah bantuan banjir tahap berikutnya hingga sekarang tak bisa cair. Akibatnya, bantuan stimulan untuk warga yang rumahnya roboh dan rusak disapu banjir bandang masih menunggu turunnya bantuan tersebut.

Namun, kata dia, pihak bendaharawan kantor Setda Pati tidak bersedia mencairkan dana bantuan korban banjir tahap berikutnya, sebelum bantuan tahap pertama dipertanggungjawabkan.

''Melihat kinerja kalangan eksekutif seperti itu, patut dipertanyakan sejauh mana tanggung jawabnya terhadap pelayan kepada publik,'' tuturnya.

Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pengembangan Masyarakat (Diskesospermas) Sugiharto SH mengaku tak mengetahui masalah tersebut.

Alasannya, dia sebagai kepala dinas baru, sehingga tak mengetahui sama sekali proses pengalokasian bantuan untuk korban banjir yang disalurkan sejak awal. Apalagi, sampai sekarang laporan pertanggungjawabannya juga belum ada. Meski, waktu itu salah seorang stafnya juga ikut menangani.

Staf tersebut telah pindah tugas sebagai kepala kantor Pelayanan Terpadu (Kayandu), tetapi laporan itu belum diserahkan kepada staf Diskesospermas yang menggantikannya.

''Kami sudah memberikan batas waktu maksimal hingga Selasa (9/5) lalu, tetapi juga tidak ada hasilnya.''

Pangan

Sugiharto mengatakan, pihaknya juga sudah menanyakan permasalahan tersebut ke bendaharawan Setda.

Hal yang sama juga ditanyakan kepada mantan staf Diskesospermas Asmaun yang menangani masalah penyaluran bantuan tersebut.

Namun, dia menjawab bahwa pertanggungjawabannya ada pada Asisten II yang saat itu dijabat Drs H Tris Tiadi MM.

Siapa pun yang harus mempertanggungjawaban penggunaan dana untuk keperluan pengadaan bahan pangan bantuan korban banjir, seharusnya jangan sampai mengganggu proses penyaluran bantuan tahap berikutnya. Jika muncul kendala, bisa berkoordinasi.

Kalau bantuan pangan berupa beras untuk korban banjir, sebenarnya pemerintah pusat telah mengalokasikan melalui Bulog. Jika ternyata masih ada pembelian beras untuk keperluan sama, berarti terjadi penggunaan anggaran dobel.''Apa itu yang menjadi kendala dalam membuat laporan pertanggungjawabannya?''

Asmaun ketika dihubungi mengatakan, bantuan korban banjir yang rumahnya roboh dan korban meninggal secepatnya akan disalurkan.

''Tetapi masih menunggu petunjuk dan persetujuan Pak Sekda, yang sedang ke luar negeri.''

Sementara itu, mantan Asisten II Drs H Tris Tiadi MM menyatakan lupa apakah sudah menyusun laporan pertanggungjawaban atau belum. ''Masalahnya sudah lama. Seingat kami ya sudah.'' (ad)