KUDUS- Permintaan dilakukannya judicial review Perda tetang Penyusunan Anggaran DPRD Tahun 2002-2004 oleh enam pimpinan parpol kepada Kajari Kudus, baru-baru ini, dinilai kontraproduktif. Sebab, hal itu tak akan berpengaruh pada jalannya proses hukum dugaan korupsi senilai Rp 22,9 miliar sekarang ini.

''Judicial review hanya menguji secara material terhadap perda apakah bertentangan dengan regulasi yang secara hirarki lebih tinggi kekuatan hukumnya atau tidak,'' kata ahli Hukum Tata Negara Universitas Muria Kudus (UMK), Sumono SH.

Dia menuturkan, peradilan kasus dugaan korupsi tersebut harus bergulir terlebih dahulu. Itu untuk membuktikan apakah ada tindak pidana korupsi atau tidak.

Hal itu menunjukkan sikap ketidakdewasaan pimpinan parpol dalam menyikapi kasus yang menimpa anggotanya. ''Disinyalir memang ada ketakutan dari parpol tersebut, karena ada anggotanya yang akan terseret. Terlebih, ada kecemasan anggota parpol yang duduk di Dewan periode ini, akan terlibat kasus yang kini dialami tujuh tersangka dugaan korupsi itu,'' paparnya. Disinggung soal niat pimpinan PDI-P, PAN, PKB, PKS, PPP, dan Partai Golkar yang menghendaki adanya penghentian penyidikan, hal itu dianggapnya salah alamat. Permintaan tersebut seharusnya ditujukan kepada Jaksa Agung.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat, Ngatmin Alimanda menyerahkannya kepada proses hukum.

Semua pihak diminta menunggu penyidik menyelesaikan pengusutan kasus itu. ''Kami sebenarnya pernah dihubungi oleh salah satu dari pimpinan parpol itu, untuk turut bergabung dengan mereka. Namun kami telah memiliki sikap sendiri,'' tegasnya.

Selain itu, pihaknya mengkhawatirkan munculnya persoalan-persoalan baru akibat rencana tersebut. Persoalannya, masing-masing parpol memiliki massa. ''Kami mengimbau semua pihak menunggu pengusutan oleh Kejari.'' (H8, H20-54s)