SEMARANG - Ribuan dokter yang berstatus pascapegawai tidak tetap (PTT) di Jawa Tengah, minta diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di tempat dulu pernah mengabdi.

Ketua Forum Komunikasi Dokter/Dokter Gigi Pro-Keadilan, dokter Edy Wirastho, Selasa (9/5) mengemukakan, permintaan diajukan karena seluruh dokter pasca-PTT sudah jelas punya masa pengabdian penuh selama satu periode (3 tahun).

Di samping itu, ketika diangkat menjadi PTT, mereka menerima surat keputusan Menteri Kesehatan dan gaji dari APBN.

"Karena itu, dalam pengadaan CPNS dari tenaga honorer sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun 2005, kami ingin didata sebagai tenaga honorer dan dimasukkan dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Syukur didahulukan dengan pengangkatan. Apalagi masa tugas kami sudah jelas, tiga tahun. Masa kami kalah dengan dokter PTT yang baru mengabdi satu-dua tahun," tutur dia.

Kemarin, 50 orang yang merupakan perwakilan dokter pasca-pegawai tidak tetap (PTT) mendatangi Komisi A DPRD Jateng.

Mereka ingin mengadu kepada Komisi A, tetapi dijanjikan baru bisa diterima untuk audensi Jumat (12/5) lusa.

Edy menjelaskan, masalah yang menimpa dokter pasca-PTT adalah mulai dari pendataan, materi PP No 48 Tahun 2005 yang tidak menguntungkan mereka, sampai ketidakadilan.

Dia mencontohkan mengenai pendataan. Para dokter yang berstatus pasca-PTT tidak didata karena ada multitafsir di tingkat daerah. "Materi PP No 48 Tahun 2005 mengandung kontroversi bila dipaksakan berlaku bagi tenaga dokter."

Berdasarkan surat edaran BKN tanggal 27 Maret 2006, mulai dilakukan pendataan ulang bagi mereka yang memenuhi kriteria PP Nomor 48 Tahun 2005.

Mereka yang dulu tidak didata dengan alasan yang begitu kuat itu, akhirnya diberi kesempatan didata ulang.

Akan tetapi, di daerah terjadi multitafsir tentang pendataan dokter pasca-PTT. (G17- 46m)