JAKARTA - Kendati Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih dalam konflik, Wakil Presiden Jusuf Kalla Selasa kemarin membuka secara resmi Munas Alim Ulama dan Rakernas DPP PKB hasil Muktamar Surabaya di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur.

Dalam kesempatan itu, dia mengatakan, tidak ada halangan bagi dirinya untuk bertemu dengan warga NU (nahdliyyin) dengan alasan perbedaan politik dan dualisme di tubuh PKB.

"Sebagai warga NU, bebas bersilaturahmi dengan nahdliyyin yang lain," ujar Kalla disambut tepuk tangan 1.500 peserta.

Di tempat terpisah, kehadiran Jusuf Kalla dalam acara itu membuat PKB kubu mantan presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Muhaimin Iskandar beranggapan bahwa itu sebagai bentuk ketidakpatuhan terhadap keputusan sela Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang telah menolak eksepsi PKB kubu Choirul Anam dan mengakui keberadaan PKB dengan Ketua Umum Muhaimin Iskandar.

"Dengan kehadiran Kalla ke mukernas Cak Anam, jelas suatu pelanggaran hukum. Karena itu, Fraksi PKB di DPR akan meminta DPP PKB melakukan gugatan hukum secepatnya," tandas Sekretaris FKB Helmy Faisal Zaini di gedung DPR Senayan Jakarta Selasa kemarin.

Hadir dalam acara tersebut, antara lain Ketua Dewan Syuro PKB KH Abdurrahman Chudlori, Ketua Umum DPP PKB Choirul Anam, Sekretaris Dewan Syuro Alwi Shihab, Sekjen DPP Idham Cholied, Ketua PBNU Ahmad Bagja dan Mustafa Zuhad, serta Ketua Umum PP Muslimat NU Chofifah Indarparawansa.

Sejumlah kiai sepuh pengasuh pondok pesantren juga hadir, seperti KH Abdullah Faqih, KH Muhaiminan Gunardo, KH Warsun Munawwir, KH Idris Marzuki, KH Sholeh Kosim, KH Mas Ahmad Subadar, dan KH Nurul Huda Jazuli.

Lebih lanjut Wapres mengatakan, sebelum berangkat sempat menerima saran agar tidak menghadiri acara PKB hasil Muktamar Surabaya, dengan pertimbangan polemik di tubuh partai yang didirikan warga NU tersebut.

Menurut dia, hubungan silaturahmi warga nahdliyyin tidak akan terpisah karena perbedaan politik. Sebab dalam demokrasi, itu adalah hal wajar. "Dalam keluarga saja, ada beda pendapat. Saya katakan, hubungan pemerintah dan saya pribadi sebagai warga nahdliyin, tidak akan putus karena alasan politik. Saya tidak mau memisahkan diri," ujarnya.

Namun Wapres tetap berpesan, perbedaan pendapat yang menjurus ke konflik itu harus segera dicarikan jalan keluarnya atau islah. "Sekarang belum bisa, namun kemudian hari akan bisa. Terus diupayakan dan bukan berarti silaturahmi antarwarga NU terhalang perbedaan politik itu," tandas Kalla.

Menurut dia, pemerintah sama sekali tidak menginginkan perpecahan di tubuh partai politik. Sebab jika terjadi perpecahan, hal tersebut menunjukkan demokrasi yang tidak sehat.

Wapres berharap perbedaan yang terjadi di tubuh PKB bisa diselesaikan dengan nasehat dan uluran tangan para alim ulama.

Insiden Politik

Sementara itu, Sekretaris FKB DPR yang pro-Gus Dur, Helmy Faisal Zaini menilai kehadiran Kalla dalam forum itu merupakan insiden politik sekaligus membenarkan persepsi publik selama ini, bahwa terjadi perbedaan pandangan antara Presiden dan Wapres mengenai partai politik.

Rekannya, Ketua FKB DPR Ida Fauziah mengatakan, kehadiran Kalla telah mencederai upaya Presiden yang se- dang membangun situasi politik kondusif.

Langkah Presiden Yudhoyono yang telah mengakomodasi PKB Muhaimin dengan menempatkan kader PKB Erman Suparno sebagai Menaker, bisa kandas karena persoalan seperti itu.

Berbeda dengan kubu Gus Dur, Ketua Panitia Munas dan Mukernas Fatorrozid dalam sambutan mengatakan, kehadiran Wapres telah memperkuat legitimasi dan kebenaran bahwa hanya ada satu PKB, yakni Choirul Anam.

Dia juga menegaskan, PKB hasil muktamar Surabaya siap mengikuti Pemilu dan memenangkannya, meskipun dalam setahun terakhir kerap ada konflik yang sebenarnya tidak perlu terjadi.

Ketua Umum PKB versi muktamar Surabaya Choirul Anam juga mengatakan, kehadiran Wapres Jusuf Kalla memperkuat legitimasi PKB sehingga sekarang hanya ada satu PKB. Sesuai dengan keputusan MA, secara hukum telah mempunyai kekuatan sehingga seharusnya semua bersikap sama. (H28,di-49m)