UNGARAN - Berkait dengan hilangnya sejumlah kotak dan bilik suara di Kecamatan Ambarawa, DPRD Kabupaten Semarang mendesak KPUD setempat untuk segera menyampaikan hasil inventarisasi seluruh aset perlengkapan pemilu ke publik. Kejadian pencurian itu, menurut Wakil Ketua DPRD Bambang Kusriyanto, disebabkan kurangnya pengawasan yang baik dari penyelenggara pilkada tersebut.

''Hilangnya kotak dan bilik suara di Kecamatan Ambarawa beberapa waktu lalu, siapa pun pelaku pencuriannya, menunjukkan bahwa koordinasi dan pengawasan KPUD lemah.''

Bambang menjelaskan, meski hilangnya aset negara itu terjadi di gudang kecamatan, lembaga tersebut tetap harus bertanggung jawab. ''Jika tidak sudi bertanggung jawab ke DPRD, KPUD harus segera menyampaikan ke publik mengenai seluruh aset yang dibeli dengan uang rakyat itu. Bisa melalui koran atau media massa lain,'' tegas politisi yang biasa disapa Bambang Kribo itu.

Meski demikian, lanjut dia, semestinya DPRD mendapat laporan inventarisasi perlengkapan pemilu, karena wakil rakyat tersebut adalah representasi publik.

Ketua KPUD Ir Budi Satriyo menjelaskan, saat ini dirinya sedang menginventarisasi dan menarik semua alat perlengkapan pemilu yang sejak 2004 dititipkan ke kecamatan-kecamatan. ''Mungkin dalam dua minggu ini sudah bisa diketahui mana yang rusak dan hilang. Sebab, gudang KPUD baru saja jadi,'' jelasnya. Budi berpendapat, hilangnya kotak dan bilik suara di Ambarawa tidak serta-merta menjadi tanggung jawabnya. ''Kami sudah berkoordinasi dengan pihak kecamatan setempat mengenai penitipan barang tersebut,'' tegasnya.

Tebang Pilih

Berkait dengan kasus pencurian kotak dan bilik suara oleh dua oknum PNS Trantib Kecamatan Ambarawa dan seorang oknum PNS Dinas Perhubungan Salatiga, pihaknya meminta ganti rugi yang senilai dengan barang yang dicuri.

Diberitakan sebelumnya, polisi telah menahan tiga oknum PNS tersebut di tahanan Polres Semarang, sejak Rabu (3/5). Anggota DPRD R Sedyo Prayogo menyatakan salut atas kinerja kepolisian. Namun, dia berpesan agar polisi tidak tebang pilih.

Selain itu, Koordinator LSM Gempar Widjayanto angkat topi atas ''keberhasilan'' polisi dalam menangkap para penjual kotak suara. Namun menurut dia, polisi diminta tidak menutup mata dengan kasus besar yang merugikan negara hingga ratusan juta rupiah.

''Jika Kapolres kesulitan data, saya siap menjadi penyandang data. Saya minta dugaan penyimpangan pengadaan surat suara juga diusut. Kasihan kalau hanya rakyat kecil yang ditangkap,'' terang dia. (H14-16d)