SEMARANG - Pemkot Semarang seharusnya segera mencari solusi pascapenghapusan surat keterangan tidak mampu (SKTM) bagi 156.000 jiwa warga miskin yang tak memiliki asuransi kesehatan keluarga (Askeskin). Sebab, apabila mereka diberi kartu yang sama, nilai pengadaan diperkirakan akan membengkak hingga Rp 9,36 miliar.

Ketua Komisi D DPRD Kota, Ahmadi mengasumsikan, nilai premi per kartu Rp 5.000 setiap bulan atau Rp 60.000 setahun. Bila jumlah itu dikalikan dengan jumlah jiwa yang belum terakomodasi, nilai itu bisa mencapai miliaran rupiah. Padahal, alokasi penerima kartu ditentukan oleh pusat.

Kepala Bidang Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (JKPBI) Adi Prabowo mengatakan, secara terperinci penduduk miskin Kota Semarang yang mendapat kartu Askeskin sebanyak 94.240 jiwa. Jumlah itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan penduduk yang diusulkan Askes.

Pada tahap I, menurut dia, sebanyak 241.132 jiwa diusulkan mendapatkan Askeskin.

"Penduduk yang belum mendapatkan Askeskin pada tahap I akan diikutkan pada usulan tahap II,'' katanya.

PT Askes dalam mengeluarkan kartu berdasarkan data yang diterima melalui SK dari Pemda. Data yang diterima Pemda sendiri berasal dari survei yang dilakukan Biro Pusat Statistik.

"Untuk penyaluran kartu sendiri, Askes menyerahkan kepada aparat desa,'' tambahnya.

Dalam mengeluarkan Askeskin, Adi menjelaskan, seringkali menemui kendala. Misalnya ada perbedaan dalam masalah pendataan. Tak jarang data yang dikeluarkan BPS berbeda dari milik Pemda. "Itu yang membingungkan, sebab dalam membuat Askeskin, Askes berpatokan kepada data Pemda,'' katanya.

Di samping itu, kondisi geografis menyebabkan adanya kendala dalam proses pembuatan kartu.

Di tempat-tempat terpencil, pemenuhan syarat foto menjadi kendala.

"Karena itu, proses pemotretan digantikan dengan cap jempol,'' tandasnya.

Data yang diolah PT Askes tersebut berasal dari BPS Pemkot/Pemkab. Mengenai hal itu, Kepala BPS Kota, Mardoyo mengatakan, total keluarga miskin di kota tersebut ada 82.482 keluarga. Jumlah tersebut meliputi keluarga miskin dan sangat miskin, tanpa memasukkan data keluarga hampir miskin. (lin, H12-18a)