TEMANGGUNG - Peraturan daerah (Perda) tentang perlindungan (proteksi) terhadap hasil-hasil pertanian, amat diperlukan oleh petani. Peraturan itu, diperlukan untuk menghindarkan petani dari kerugian yang besar akibat permainan pasar dan tidak menentunya harga produk pertanian.

Kenyataan itu, terutama terjadi pada komoditas pertanian tembakau. Banyak tembakau yang tidak laku, ataupun kalau laku harganya sangat rendah, sehingga petani selalu merugi.

Hal itu, sebetulnya bisa dihindari kalau ada tata niaga yang mengatur perlindungan terhadap produk tersebut.

Demikianlah salah satu rekomendasi kepada Pemkab Temanggung yang dihasilkan dalam seminar ''Pemberdayaan Ekonomi Rakyat'', yang diselenggarakan oleh Forum Peduli Bansari (FPB) di Balai Desa Bansari, Kecamatan Bansari, Temanggung, baru-baru ini.

Memberi Proteksi

''Direkomendasikan agar Pemkab berkomitmen untuk memberi proteksi kepada produk pertanian di Temanggung, yakni melalui Perda yang melindungi semua pihak, terutama petani,'' kata Prof Mujiono, anggota FPB yang juga menjadi pembicara, ketika membacakan rekomendasi hasil seminar tersebut.

Di samping dia, acara yang diikuti oleh ratusan warga tani dan tokoh masyarakat dari Kecamatan Bansari, Kledung, dan Parakan, itu juga menghadirkan pembicara Wakil Bupati (Wabup) Temanggung Irfan, Ketua DPRD Bambang Sukarno, dan Direktur CV Organik Super Agro Temanggung, Evan Eka Nugraha.

Wabup Irfan menyatakan, pihaknya sangat setuju dan mendukung diterbitkannya Perda tersebut, sehingga petani tembakau terlindungi. Dia mencontohkan tata niaga tembakau di Kabupaten Lombok, NTB, yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat terhindar dari kerugian yang besar.

''Di Lombok, petani menjual tembakau langsung kepada pabrik dan tidak melalui para pedagang, sehingga bisa memutus rantai perdagangan yang panjang dan menghindari permainan pasar,'' tuturnya.

Ketua DPRD, Bambang Sukarno, meminta agar warga optimistis, pada musim panen 2006 ini tembakau akan dapat berhasil baik.(H24-39a)