BOROBUDUR - Beberapa PAC Partai Demokrat (PD) di Kabupaten Magelang menyatakan khawatir DPD Jateng membentuk pengurus karteker, karena dianggapnya langkah itu mematikan demokrasi.

''PAC sepakat menolak pengurus karteker,'' kata Ketua PAC (Pengurus Anak Cabang) Pakis, Slamet Sudarno, kemarin, menanggapi keputusan mendadak DPD Jateng membatalkan Muscab I PD Kabupaten Magelang (SM, 8/5).

Beberapa jam setelah dibatalkan, 18 dari 21 PAC di Kabupaten Magelang sepakat menolak pengurus karteker, jika DPD memaksakan kehendak. Pembatalan itu dinilai sebagai keputusan yang mengorbankan nama baik partai.

Slamet Sudarno dan Ketua PAC Sawangan, Anton Puji Hartono, menyatakan khawatir jika keputusan DPD tersebut akibat dibisiki oleh salah satu kandidat yang merasa kalah sebelum bertanding.

''Jika memang DPD tidak setuju dengan salah satu kandidat, seharusnya bisa diselesaikan dengan mekanisme yang ada, bukan dengan cara membatalkan pelaksanaan muscab,'' ujar mereka.

Pendapat senada juga disampaikan Ketua PAC Mertoyudan, Teuku Zulfikar, dan Ketua PAC Mungkid, Sukartono.

Ketua Panitia Muscab I, Imron Nur Alamsyah, menandaskan, dirinya menolak disalahkan sebagai biang pembatalan muscab.

''Kami justru mempersiapkannya secara maksimal, agar muscab sukses,'' katanya.

Surat ke DPD dikirim 15 April 2006, dan dua hari kemudian ke DPP. Dalam suratnya bertanggal 3 Mei 2006, DPD menetapkan muscab berlangsung 7 Mei 2006. Tetapi dengan alasan tidak ada surat tugas dari DPP, muscab dibatalkan tiga jam sebelum pelaksanaan. Tetapi yang menandatangani surat berbeda. Yang menetapkan tanggal muscab adalah ketua, H Sukawi Sutarip SH SE dan sekretaris HA Dani Sriyanto SH; sedangkan surat pembatalan muscab oleh Wakil Ketua DPD, Ir Sudewo MT dan Wakil Sekretaris, Eko Kusnomo.

''Alasan yang disampaikan DPD tidak jelas, sehingga berkesan sewenang-wenang, dan persoalannya menjadi mengambang,'' kata Ketua Panitia Muscab, Imron Nur Alamsyah.

Padahal sampai Minggu (7/5) dini hari, dirinya tak menangkap tengara sedikit pun mengenai muscab akan dibatalkan, karena masih koordinasi dengan Anik Amikawati dari DPD Jateng.

Tetapi enam jam kemudian, datang Budi dari Sekretariat DPD Jateng, menyerahkan surat pembatalan.

''Saya sangat menyadari tugas panitia hanya menjalankan tugas dari DPD,'' katanya. (pr-39a)