LSM Indipt (Institut Studi untuk Penguatan Masyarakat) Kebumen kini makin getol memberdayakan komunitas NU dan kiai pinggiran. LSM yang beralamat di Karangsari ini juga aktif mengenalkan internet ke pesantren dan kalangan warga NU.

Menurut Direktur Indipt Achmad Murtajib (33), di era informasi, para kiai dituntut memahami kebijakan publik. Mereka harus tahu informasi dan komunikasi, termasuk bisa mengakses internet. Namun masyarakat di Kebumen yang terdiri atas 26 kecamatan dan 460 desa/kelurahan belum banyak mengaplikasikan teknologi modern. Sebagian besar kiai pedesaan belum bisa memanfaatkan alat tersebut. Begitu pula warga nahdliyyin yang merupakan 80 persen dari masyakat kebumen.

Guna menumbuhkan kepekaan terhadap persolaan masyarakat, para pimpinan informal harus tahu informasi terkini. Mereka dituntut terlibat dalam proses pengambilan kebijakan publik, guna menjawab persoalan mendasar di masyarakat.

Murtajib mengakui, meski telah merintis website di PCNU, penggunaan sarana komunikasi modern itu masih terbatas. Ia tak segan mengajak kalangan warga NU dan generasi muda bisa mengenalkan penggunaan teknologi informasi tersebut.

Lulusan Fakultas Ushuludin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini menyatakan, sejak awal lembaganya menaruh perhatian kepada tiga bidang. Pertama, demokratisasi lokal. Kedua, pluralitas etik dan agama. Ketiga, kepekaan gender.

Modal Pembangunan

Menurut Murtajib, para pemimpin lokal dan kiai yang memiliki santri dan pengikut sebenarnya menjadi modal pembangunan. Namun dia mengakui, pemerintah masih setengah hati memanfaatkan peran pemimpin kultural itu. Para kiai dan pemimpin umat jarang diajak bicara dalam membahas persoalan rakyat, seperti masalah pertanian, kemiskinan, ekonomi umat dan sebagainya.

''Saya tak mendorong para kiai terjun ke politik semua. Namun perlu ada ruang bagi pemimpin kultural bisa mengakses kebijakan publik,'' tandas suami Mu'inatul Khoiriyah, yang juga bekas aktivis kampus itu.

Dia menyayangkan terbatasnya informasi bagi kiai. Akibatnya, sebagian kiai masih minim pengetahuan mutakhir, seperti apa itu Jaringan Islam Liberal atau gerakan NU kultural. Baginya, para pemimpin kultural perlu membuka diri dan mau mengakses berbagai informasi demi kepentingan umat.

Ia pun menolak definisi kemiskinan versi BPS atau pemerintah. Apalagi dari 1,3 juta jiwa warga Kebumen, 40 persen dinyatakan miskin. ''Bagi kalangan pesantren dan kiai, yang lebih memprihatinkan itu kemiskinan iman dan moral. Kemiskinan statistik itu hanya untuk BLT,'' kata Murtajib. (Komper Wardopo-24)