SEMARANG-Pemerintah akan menertibkan produksi rokok ilegal. Keberadaan produk rokok ilegal ini dinilai telah merugikan pendapatan negara, karena tak membayar pajak. Sebagai upaya antisipasi, dengan mengkatagorikan produksi rokok ilegal sebagai tindakan korupsi yang bisa dijatuhi sanksi pidana.

Menteri Perindustrian Fahmi Idris mengatakan kerugian pemerintah akibat produksi rokok ilegal ini menjadikan negara kehilangan pendapatan pajak sebesar Rp 3 triliun-Rp 6,5 triliun per tahun. Penerapan UU Bea dan Cukai dengan tuduhan penyelundupan untuk mengikat hukum pelaku produksi rokok ilegal selama ini tak optimal.

''Tujuan dari kebijakan ini yaitu untuk memberantas produksi rokok ilegal,'' katanya seusai Rapat Koordinasi Penanganan Rokok Ilegal di Jateng Hotel Grand Candi Selasa (9/5). Dalam acara itu dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Polda Jateng dan Kanwil Bea dan Cukai Semarang disaksikan Gubernur Mardiyanto.

Penegakan Hukum

Lebih lanjut Fahmi menjelaskan, semua tindakan yang dilakukan untuk mengurangi keberadaan pabrik rokok ilegal, yaitu penyuluhan, pembinaan, dan penegakan hukum. Penyuluhan dan pembinaan ini berupaya mengubah pabrik rokok ilegal menjadi legal. Legalitas ini dipandang dari izin usaha, membayar bea dan cukai, dan penerapan merek dagang dengan benar.

Selama ini Jateng dan Jatim merupakan daerah produsen rokok terbesar nasional, dengan persentase masing-masing sebesar 23% dan 75%. Sedangkan sisanya diproduksi di daerah lain. Besarnya jumlah produksi ini termasuk juga produk-produk ilegal, di mana jumlah di antara keduanya seimbang.

Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) Ismanu Soemiran mengatakan peningkatan produksi rokok ilegal ini dipicu adanya kenaikan harga jual eceran (HJE). Hal ini terlihat dari pertumbuhan pabrik rokok pascakenaikan cukai rokok tiga kali dalam setahun pada 2001 yang meningkat pesat. (H22-33)