JAKARTA - Nuansa politis di balik penahanan mantan Wakil Panglima Pro-Integrasi Timor Timur Eurico Guterres sangat kental. Selain itu, Eurico berkesan dikorbankan dengan membebaskan tersangka lain.

Demikian dikatakan Sekjen DPP PAN Zulkifli Hassan saat menerima tim pengacara Eurico dan Forum Penegak Kebenaran Keadilan dan Rekonsiliasi (FPKKR), di ruang Fraksi PAN DPR RI Senayan Jakarta, Senin (8/5).

Menurut dia, nuansa politis ini semakin terlihat ketika 18 tersangka, di mana 16 di antaranya berasal dari militer dan Polri, serta dua sipil, hanya Eurico dan mantan Gubernur Timor Timur Abilio Jose Osorio Soares yang menjalani hukuman. Abilio hanya menjalani 111 hari dari tiga tahun vonis yang dijatuhkan.

''Bagaimana mungkin seorang sipil bisa mengerahkan pasukan? Jika dikatakan sebagai milisi, tidak pernah disebutkan siapa yang menggerakkan, membiayai, dan mempersenjatai,'' tutur Wakil Ketua F-PAN DPR itu.

Karena itu, lanjutnya, DPP PAN tetap akan mempertahankan Eurico sebagai Ketua DPW PAN NTT. Selain itu, DPP PAN juga akan tetap memperjuangkan kebebasan Eurico, baik secara hukum maupun politis. Sedangkan soal pengungsi yang nasibnya masih terkatung-katung, juga akan dibicarakan DPP PAN dan F-PAN.

Kejanggalan

Sementara koordinator tim pengacara Eurico, Suhardi Somomoeldjono mempertanyakan sejumlah kejanggalan, di mana hakim berpatokan pada keterangan saksi yang hanya mendengar seruan Eurico dari radio.

''Saksi dalam persidangan tidak melihat, mendengar langsung. Secara yuridis formal, seharusnya mereka tidak layak dijadikan saksi. Apalagi pernyataan Eurico itu demi mempertahankan Timtim dan membela Merah Putih,'' ujarnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Syuro DPP PKB Abdurrahman Wahid mengutarakan niatnya untuk bertemu dengan mantan Wakil Panglima Pasukan Pejuang Integrasi Timor Timur (PPI Timtim) Eurico.

''Saya tidak ada urusan dengan Cipinang. Cuma saya minta, nanti direlakan bertemu dengan Eurico Gutteres demi kemanusiaan.'' (H28, di-49m)