SURABAYA - Suhu politik Kabupaten Banyuwangi dipastikan terus memanas. Pada Senin (8/5), sejumlah anggota DPRD dan kiai mendatangi kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan Surabaya. Tujuannya, menyampaikan aspirasi dan keputusan DPRD. Yakni, melengserkan Bupati Ratna Ani Lestari.

Jumlah perwakilan anggota DPRD dan kiai yang datang ke kantor gubernur sekitar 50 orang. Mereka diterima Asisten Tata Praja Pemprov Jatim Chusnul Arifin Damuri, Kepala Bakesbang Herjowoyanto, Kadis Infokom Suwanto, dan pejabat lainnya. Gubernur Imam Utomo tak bisa menerima mereka karena ada kegiatan yang tak bisa ditinggalkan. Anggota DPRD dan kiai dari Banyuwangi ini diterima di ruang pertemuan kantor Bappeprov di Jalan Pahlawan.

Perwakilan DPRD Banyuwangi dipimpin ketuanya Achmad Wahyudi, politikus PKB yang dikenal dekat dengan Choirul Anam (Cak Anam).

Sementara barisan kiai, di antaranya berasal dari Forum Ulama Banyuwangi Bersatu (FUBB).

''Kami tak bisa menerima kepemimpinan Bupati Ratna Ani Lestari. Sebab, banyak kebijakannya yang tak sejalan dengan aspirasi rakyat,'' tandas KH Ali Sudardji yang juga Sekum FUBB kepada wartawan.

Salah satu kesalahan berat Bupati Ratna Ani Lestari yang sulit ditoleransi kalangan kiai NU di Banyuwangi adalah kebijakan melarang kegiatan istighotsah dan pengajian.

Sebab, istighotsah adalah ritual keagamaan Islam yang lazim diterapkan warga NU. Apalagi komunitas nahdliyyin adalah kekuatan terbesar di Banyuwangi.

Sementara itu, Ketua DPRD Banyuwangi Achmad Wahyudi menjelaskan, pola kepemimpinan yang dikembangkan Bupati Ratna Ani Lestari seperti layaknya manajemen rumah tangga (RT). Artinya, politikus kelahiran Kabupaten Kediri itu menerapkan gaya kepemimpinan yang lepas sama sekali dari lembaga lain.

Menyikapi polemik politik Banyuwangi yang terus meruncing, Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Dalam Negeri segera menurunkan tim pencari fakta (TPF).

Tujuannya, mengungkap latar belakang dan maksud aksi rakyat setempat hari Kamis lalu yang menuntut Bupati Ratna Ani Lestari lengser.

Kepastian TPF itu turun disampaikan Asisten Tata Praja Pemprov Jatim Chusnul Arifin Damuri saat menerima 25 anggota DPRD dan puluhan kiai Banyuwangi. (G14-64m)