SEMARANG - Salah satu saksi perkara dugaan korupsi pengadaan tanah untuk Balai Diklat Depag Jateng, Nur Salim (Sekretaris Tim Kecil Pengadaan Tanah), mencabut keterangan yang diberikan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Dalam sidang lanjutan perkara Balai Diklat di Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Senin (8/5), Nur salim mengaku telah keliru dalam memberikan keterangan.

Kepada Ketua Majelis Hakim Sudaryatno, ia mengatakan telah memberikan pernyataan ke penyidik yang berisi pengadaan tanah Diklat dinilai menyalahi Keputusan Presiden No 55/1999 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sehingga timbul sejumlah kerugian negara.

"Seharusnya saya menjawab tidak tahu atas pertanyaan penyidik itu. Sebab saya atau Tim Kecil tidak berwenang menentukan ada atau tidaknya kerugian negara dalam pengadaan tanah tersebut. Dengan demikian, pernyataan saya di BAP itu saya cabut," tutur Salim.

Didesak hakim tentang jawaban yang benar, Salim menyatakan dirinya tidak tahu.

Sidang lanjutan mengagendakan pemeriksaan terhadap Nur Salim dan Ketua Tim Kecil Faizin. Sebelumnya (Kamis, 4/5), kedua orang itu sudah dihadirkan sebagai saksi dalam perkara pengadaan tanah tersebut.

Saat pemeriksaan, tiga hakim (Sudaryatno, Sutoyo, dan Adi Hermono) menanyakan hubungan Siti Fatimah dan Hasan dengan terdakwa Pimpinan Bagian Proyek (Pimbagpro) Bukhori Muslim. Salim menyatakan, Tim Kecil telah menerima tiga berkas penawaran dari Pimbagpro, salah satunya berkas kepemilikan tanah milik Hasan yang berada di Nongkosawit. Tim Kecil kemudian melakukan peninjauan ke tiga lokasi tersebut.

Hakim Sutoyo mengaku heran atas keterangan saksi. Sebab dalam dakwaan jaksa, pemilik tanah di Nongkosawit adalah Siti Fatimah, bukan Hasan. "Lantas apa hubungan antara Fatimah dan Hasan?" Nur Salim maupun saksi Faizin mengaku tidak tahu. Saksi Salim mengungkapkan, dalam berkas penawaran ada kuasa dari 21 warga kepada Hasan. (H30-60m)